Tugas Etika Periklanan (kelompok)

PENDAHULUAN

Pengertian dan Definisi Iklan/Periklanan

Menurut kamus Istilah Periklanan Indonesia, iklan adalah pesan komunikasi dari produsen/pemberi jasa kepada calon konsumen di media yang pemasangannya dilakukan atas dasar pembayaran. Periklanan adalah proses pembuatan dan penyampaian pesan yang dibayar dan disampaikan melalui sarana media massa yang bertujuan memnujuk kosumen untuk melakukan tindakan membeli/mengubah perilakunya.

Berdasarkan Perda No.4 Tahun 2010

BAB VI

PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 24

(1) Dengan nama pajak reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.

(2) Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.

(3) Objek pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. reklame papan/billboard/videotron/megatron/LED/Sign Net dan sejenisnya;

b. reklame kain;

c. reklame melekat, stiker;

d. reklame selebaran;

e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

f. reklame udara;

g. reklame apung;

h. reklame suara;

i. reklame film/slide, dan

j. reklame peragaan.

 (4) Tidak termasuk sebagai objek pajak reklame :

a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;

b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau

profesi tersebut, dengan ketentuan luas tidak melebihi 2 m² (dua meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;

d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah; dan

e. reklame yang memuat lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi 4 m² (empat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;

f. reklame yang diselenggarakan pada saat Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

Pasal 25

(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.

(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

(3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.

(4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

 

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 26

(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.

(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

 (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.

(4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor

sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan cara menjumlahkan Nilai jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame.

(6) Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 27

(1) Untuk materi reklame rokok, besarnya Nilai Sewa Reklame ditambah 25% (dua puluh lima persen).

(2) Setiap penambahan ketinggian reklame sampai dengan 15 m (lima belas meter) pertama, besarnya Nilai Sewa Reklame ditambah 20% (dua puluh persen).

(3) Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat

(3), maka nilai pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang nilai sewanya paling tinggi.

(4) Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu kelas jalan, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut kelas jalan yang nilai sewanya paling tinggi.

Pasal 28

Tarif pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 29

(1) Besaran pokok pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.

(2) Apabila berdasarkan perhitungan besaran pokok pajak yangterutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat nilai dibawah ratusan rupiah maka Penetapan Nilai Pajak Reklame dibulatkan ke atas menjadi ratusan rupiah.

Bagian Ketiga

Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

Pasal 30

(1) Masa pajak reklame sebagai berikut:

a. pajak reklame untuk penyelenggaraan reklame permanen dan reklame terbatas ditetapkan 12 (dua belas) bulan;

b. pajak reklame untuk penyelenggaraan reklame insidentil ditetapkan dalam satuan hari sesuai dengan jangka waktu penyelenggaraan.

(2) Saat terutangnya pajak reklame terjadi pada saat diselenggarakan reklame atau melakukan pemasangan reklame atau sejak diterbitkan SKPD.

PEMBAHASAN

  1. Contoh Iklan Etika Periklanan dinilai dari segi pandang tempat/ tata letak :

·         Produk : Rokok BLACK 

            Lokasi : di Jalan Genteng Kali (depan Restoran Flaminggo)

·        Jam : 05.20

Rokok Black (Jalan Genteng Kali Surabaya)


·         Ulasan :

Penempatan iklan ini tempatnya kurang aman dan kurang tepat, karena penempatan baleho dekat dengan kabel listrik dan terletak di jalur hijau. Sebab menurut Sri Mulyono yang dikutip dari Surabaya │ Surya Online yang berisi : Pemerintah Kota Surabaya memperketat larangan pemasangan reklame di jalur hijau dan daerah milik jalan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah.

Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kota Surabaya Sri Mulyono, di Surabaya, Sabtu (3/9/2011), mengatakan, UU Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan tidak ada poin yang mengatur nilai retribusi bangunan atau tiang yang berdiri di jalur hijau dan daerah milik jalan (damija). “Oleh karena itu, sampai saat ini reklame di dua jenis lokasi tersebut kebanyakan sudah kosong tak bermateri. Kami tidak mau mengeluarkan izin reklame karena terbentur dengan undang-undang itu,” kata Sri Mulyono. Menurut beliau, UU tersebut diterbitkan pada 2009, sehingga masa sosialisasinya dua tahun. “Nah, yang kebetulan sudah mati izinnya di awal tahun, kami hentikan dulu,” tegas Sri.

Sri Mulyono mengatakan memang masih banyak reklame yang berdiri di damija dan jalur hijau. “Bila nanti izin untuk tahun ini habis, reklame tersebut juga bakal kena stop,” ujarnya. Saat ini, lanjut dia, pemkot tengah membahas pengganti retribusi untuk reklame jenis-jenis itu. “Bisa jadi nanti bukan retribusi lagi, melainkan sewa. Semua itu yang tengah dalam pembahasan,” tutur Sri, yang jelas, lanjut dia, pemkot tidak bakal mau dirugikan mengingat reklame yang dipasang tanpa retribusi dan sewa pasti membuat pemasukan daerah berkurang sementara lahan pemkot dipakai.

Sementara itu, Ketua Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Jawa Timur Mufid Wahyudi menerangkan, reklame kosong sama sekali bukan keinginan biro iklan. Dia menyatakan, banyak biro reklame yang sudah mengajukan izin ke pemkot, tapi sekarang belum juga turun pengesahannya. “Untuk undang-undang 28 itu, saya juga sempat dengar,” kata Mufid. Perkara regulasi ini, kata dia, memang menjadi persoalan tersendiri bagi para biro iklan. Untuk itu, dia berharap, aturan pembangunan dan pengoperasian reklame bisa segera rampung sehingga biro iklan bisa secepatnya mendapat kepastian.

·         Produk : Rokok Mild

·         Lokasi : di Jalan Gresik (gambar 1), Jalan Dr. Soetomo (Gambar 2)

·         Jam : 05.05

Ulasan :

Penempatan iklan kurang pas karena sama dengan rokok sampoerna yang ada di jalan demak. Penempatan iklan sangat membahayakan warga (baik rumah ataupun toko) yang berada tepat dibawah baleho tersebut. Sebab menurut kami kalau tiang penyangganya hanya satu tiang saja dikhawatirkan jika terjadi gempa atau hujan lebat dan tempat tersebut sering sekali banjir ketika hujan turun, kami khawatir jika lama kelamaan hal ini dibiarkan saja/tidak diperhatikan oleh Dinas Tata Kota Surabaya tiang penyangga besinya bisa keropos dan bisa ambruk/roboh. Gambar 2, meskipun penempatan baleho juga kurang etis tapi isi dari iklan ini masih bisa bersifat perspektif.

  1. Contoh Iklan Etika Periklanan dinilai dari segi pandang isi iklan dan lokasi penempatan :

·         Produk : Kartu Selular Axis

·         Lokasi : di Jalan Blauran (depan BG Junction)

·         Jam : 20.30

Ulasan :

Menurut kami penempatan baleho ini tidak tepat karena ditempatkan tepat diatas toko sepatu, selain itu baleho ini menurut kami gampang roboh jika terkena angin disertai hujan lebat, dikarenakan bahan yang dipakai terbuat dari kertas/terpal yang bahannya mudah sobek dan juga balehonya tidak ada tiang penyangganya yang besar yang biasanya besinya ditanam dengan kedalaman tertentu sehingga tidak mudah roboh jika terkena hujan angin, besi-besinya hanya direkatkan di atap toko sepatu. Hal ini dapat membahayakan orang yang sedang melintas disana. Isi iklan juga tidak etis, yaitu “Internet untuk Rakyat”  dan “Gratis Internetan Seharian”, padahal jika dilihat dari Tata Krama Periklanan di Indonesia yang berbunyi : Kata “gratis” atau kata lain yang bermakna sama tidak boleh dicantumkan dalam iklan, bila ternyata konsumen harus membayar biaya lain. Misalnya Biaya Pengiriman yang dikenakan kepada konsumen juga harus dicantumkan dengan jelas. Dan Tata Krama yang harus diperhatikan jika ada pencantuman harga yaitu jika harga sesuatu produk dicantumkan dalam iklan, maka ia harus ditampakkan dengan jelas, sehingga konsumen mengetahui apa yang akan diperolehnya dengan harga tersebut.

Ulasan :

Menurut kami pada gambar 1, lokasi penempatannya juga kurang etis karena berada tepat diatas toko sepatu diseberangnya juga ada pesaing sejenis yaitu iklan dari kartu axis. Sedangkan gambar 2, isi dari iklan menyebutkan bahwa “XLangkah Lebih Maju” dengan mencantumkan kata “Lebih Cepat, Lebih Jelas, Lebih Jernih”, padahal kenyataan yang ada Sinyal dari XL sangat mengecewakan para konsumennya tarifnya pun mahal jika telephone di malam hari. Selanjutnya pada gambar 3, isi dari iklan ini juga tidak sesuai dengan kenyataan, yang mengatakan “Xmua 49”, padahal kami tahu mengenai perihal iklan tersebut yang menurut kami ini sudah merupakan kebohongan publik, buktinya promo yang mengatakan tariff paket Blackberry Full Service selama 1 bulan ternyata itu hanya “bualan saja”, sebab kami pernah mencoba promo tersebut ternyata pulsa kami tetap dipotong sebesar Rp. 99ribu padahal kami mengikuti instruksi yang ada di *123# yang disana dicantumkan ada pilihan 49ribu untuk paket BB Full Service. Kami sendiri selaku konsumen XL kecewa dengan adanya iklan tersebut. Mohon bagi PT. Excelcomindo untuk memperhatikan keluhan pelanggan akan hal ini, sebab di peraturan-peraturan periklanan juga jelas iklan tidak boleh menyesatkan konsumen.

PENUTUP

Kesimpulan:

Jumlah perusahaan periklanan yang melakukan pelanggaran cukup banyak itu ada kemungkinan terjadi akibat tidak adanya sanksi yang tegas bagi pelanggar. Diakuinya, selama ini rambu-rambu periklanan hanya diatur dalam bentuk Etika Periklanan Indonesia. “Mungkin karena belum ada aturan hukum yang jelas, pelanggaran tetap banyak.

Saran :

Harus adanya peraturan-peraturan yang jelas dan sangsi yang tegas bagi suatu perusahaan yang melanggar etika dalam bisnis, agar pelanggaran etika dapat di kurangi semaksimal mungkin dan tidak ada beberapa pihak yang dirugikan oleh iklan pesaing.

SUMBER

  1. http://fikom7umb.goodforum.net/t32-etika-periklanan
  2.  http://www.surya.co.id/2011/09/03/surabaya-larang-reklame-di-jalur-hijau
  3. http://www.surabaya-ehealth.org/sites/default/files/peraturan/PERATURAN%20DAERAH%20KOTA%20SURABAYA%20NOMOR%205%20TAHUN%20200

Tugas Periklanan Individu

PENDAHULUAN

 

Pengertian Eika menurut PPPI (Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia) adalah Sekumpulan norma/azas/sistem perilaku yang dibuat oleh sekelompok tertentu yang harus ditaati oleh individu/kelompok individu yang menjadi anggotanya atas dasar moralitas baik buruk atau benar salah untuk hal/aktivitas/budaya tertentu.

Sifat Etika

 

Etika memiliki beberapa sifat dasar yang berlaku universal, yaitu:

  • punya nilai moral (baik buruk, benar salah)
  • punya nilai sosial (melindungi kepentingan orang yang lebih banyak)
  • bersifat relatif (sesuatu yang dianggap baik/benar pada kelompok/era tertentu belum tentu baik/benar pada kelompok/era lainnya)
  • buatan manusia (dibuat karena suatu kebutuhan untuk mengatur perilaku sesama demi kepentingan masyarakat banyak)
  • melestarikan tujuan bersama (kelanggengan eksistensi kebersamaan untuk mencapai tujuan kelompok)
  • memiliki moral enforcement (yang tidak mengikuti/menyimpang akan dikoreksi bersama dan jika hasilnya negatif maka pelaku akan kena public expose…)

Iklan/Periklanan

Pengeritan dan Definisi

1. Kamus Istilah Periklanan Indonesia

iklan –> pesan komunikasi dari produsen/pemberi jasa kepada calon konsumen di media yang pemasangannya dilakukan atas dasar pembayaran.

periklanan –> proses pembuatan dan penyampaian pesan yang dibayar dan disampaikan melalui sarana media massa yang bertujuan memnujuk kosumen untuk melakukan tindakan membeli/mengubah perilakunya.

 

2. David A Aaker

‘advertising is the fact of practice of attract public notice so as to create interest or induce purc atau Periklanan adalah seluruh proses yang meliputi persiapan, perencanaan, penyampaian dan umpan balik dari pesan komunikasi periklanan.

 

Perlunya Etika Periklanan:

diperlukan dalam mengatur perilaku individu agar lebih mengutamakan kepentingan orang banyak, sedangkan aktifitas periklanan suatu dampak sosial budaya dan ekonomi tertentu bagi khalayaknya. Sebab itu agar dampaknya tidak negatif, maka diperlukan pengaturan membuat iklan itu tidak semena-mena baik berita dan gambarnya harus mengacu nilai moralitas yang berlaku pada kalangan masyarakat.

 

PEMBAHASAN DARI CONTOH IKLAN YANG DIAMBIL DARI TELEVISI ADALAH :

 

1. Untuk iklan TV Lampu Shinyoku versi Romy Rafael pelanggaran EPI yang ditemukan adalah penayangan pernyataan superlatif di dalam iklan tersebut berupa pernyataan : “paling terang, paling hemat, dan paling kuat.” Pernyataan superlatif di dalam iklan melanggar EPI (Etika Pariwara Indonesia) BAB IIIA No. 1.2.2 yang menyatakan bahwa: ” Iklan tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif seperti “paling”, “nomor satu”, “top, atau kata-kata berawalan “ter” dan atau yang bermakna sama, tanpa secara khas menjelaskan keunggulan tersebut yang harus dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis dan otoritas terkait atau sumber yang otentik.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMBANDING

Dan untuk masalah yang sejenis berdasarkan dari survei dan dari beberapa sumber yang dapat dipercaya saya lebih tertarik pada iklan TV Lampu Ekonomat pesan yang disampaikan lebih bermakna seperti mottonya yang menyebutkan seperti “Belinya Ekonomis, Pakainya Hemat , Cintai produk dari Indonesia”. Lampu buatan  PT Sentra Solusi Elektrindo, Sidoarjo meskipun tergolong masih sangat pemula dalam arti kata masih beberapa bulan didirikan dan  masih  sangat belum dikenal oleh masyarakat luas tetapi pada kenyataannya lampu ekonomat tersebut dapat berproduksi  hingga mencapai 5 juta unit LHE perbulan atau 60 juta unit LHE pertahun.

karena dengan moto usaha “Belinya Ekonomis, Pakainya Hemat , Cintai produk dari Indonesia”seperti ini  lebih mengingatkan kita untuk lebih menghargai produk buatan Indonesia.

 

 

 

Journal of Ethic Bussiness

                   

Business Ethics

First published Wed Apr 16, 2008

In concept, business ethics is the applied ethics discipline that addresses the moral features of commercial activity. In practice, however, a dizzying array of projects is pursued under its rubric. Programs of legal compliance, empirical studies into the moral beliefs and attitudes of business people, a panoply of best-practices claims (in the name of their moral merit or their contribution to business success), arguments for (or against) mandatory worker participation in management, and attempts at applying traditional ethical theories, theories of justice, or theories of the state to firms or to the functional areas of business are all advanced as contributions to business ethics—even and especially in its academic literature. These projects vary considerably and often seem to have little in common other than the conviction, held by those who pursue them, that whatever each is pursuing is business ethics.

This entry focuses generally on academic business ethics, more particularly on the philosophically-informed part of business ethics, and most particularly on the constellation of philosophically-relevant questions that inform the main conversation and ongoing disagreement among academic business ethicists. It covers: (1) the history of business ethics as an academic endeavor; (2) the focus on the corporation in academic business ethics; (3) the treatment of the employment relation in academic business ethics; (4) the treatment of transnational issues in academic business ethics; and (5) criticism of the focus and implicit methodology of academic business ethics.


1. History

Construed broadly as moral reflection on commerce, business ethics is probably as old as trade itself. If law is a rough guide to widely-held moral intuitions (Gooden 1985), the Code of Hammurabi (1700s B.C.), prescribing prices and tariffs and laying down both rules of commerce and harsh penalties for noncompliance, evidences some of civilization’s earlier attempts to establish the moral contours of commercial activity. Aristotle’s Politics (300s B.C.) addresses explicitly commercial relations in its discussion of household management. Judeo-Christian morality, as expressed in, e.g., the Talmud (200 A.D.) and the Ten Commandments (Exodus 20:2-17; Deuteronomy 5:6-21), includes moral rules applicable to commercial conduct.

As a discrete, self-conscious academic discipline, business ethics is roughly four decades old. Raymond Baumhart’s (1961, 1963, 1968) groundbreaking studies in the 1960s are generally understood to be early contributions to business ethics. Richard DeGeorge (2005) dates academic business ethics to the 1970s, identifying Baumhart as a forerunner to a self-conscious academic business ethics. Prominent contemporary business ethicist Norman Bowie dates the field’s first academic conference to 1974 (DeGeorge 2005).

Although academic instruction explicitly devoted to the relationship between ethics and commerce can be found in U.S. business schools as early as the first three decades of the 20th century, particularly in Catholic colleges and universities, creation of academic positions dedicated explicitly to business ethics in U.S. business schools tracks closely waves of corporate scandal from the 1980s to the present. In 1987, in the midst of the insider trading scandal on Wall Street, former Securities and Exchange Commission head John Shad gave the Harvard Business School over $30 million for the purpose of starting a business ethics program there. Subsequent philanthropy from a number of sources financed the creation of prominent endowed chairs at the University of Virginia’s Darden School, the University of Pennsylvania’s Wharton School, and other business schools. Today, academic positions in business ethics, whether endowed chairs or ordinary faculty positions, are found frequently in U.S. business schools and in philosophy departments, as well.

Academic business ethicists address questions that range across the functional areas of business, giving rise to various recognized specialties in business ethics (e.g., marketing ethics, finance ethics, accounting ethics). But despite the wide range of questions pursued, the bulk of the academic literature and discussion is focused more closely on (and much of the function-specific work is connected closely to) the large corporation whose ownership shares are traded on public exchanges.

2. The Corporation in Business Ethics

Although self-conscious, academic business ethics is of recent vintage, its intellectual roots are found in the corporate social responsibility (CSR) and business-and-society literatures originating in law and in business in the early and middle 20th century (see, e.g., Berle and Means 1932). Academic business ethics displays its CSR heritage in the peculiar constellation of concerns that pervade its literature. Those concerns surround the business corporation, which Robert Solomon (1991) calls “the basic unit of commerce today.”

The corporate focus is evident in the titles of early works of academic business ethics that have done much to shape the subsequent discussion in the field. Tom Donaldson’s Corporations and Morality (1982) and Patricia Werhane’s Persons, Rights, and Corporations (1985) take business ethics to be concerned centrally with questions about the corporation’s proper role in and relationship to the social order. These questions, taken up by the field and continuing to inform its main conversation, are said to surround the “moral status of the corporation,” by which is meant typically one or both of: (1) Is the corporation a moral agent, distinct from the persons who compose it? (2) Morally, how or in whose interests ought the corporation to be managed?

2.1 Is the corporation a moral agent?

At law, the corporation is a person, distinct in its personality from the persons who bear ownership shares in it (its shareholders) or conduct activities on its behalf (its directors, officers, and other employees). Among the many manifestations of the corporation’s separate legal personality are: (i) Distributions of dividends from the corporation to its shareholders are subject to income taxation in the same way that gifts between persons are subject to income taxation. If the corporation were not a separate legal person (as, for example, in U.S. and English law a partnership is not a separate legal person from the partners who compose it) the distribution of dividends would not a be a taxable event (because money would not be changing hands). (ii) Corporations are subject to civil liability that is distinct from that of its owners. Indeed, one of the principal motivations for organizing business activities in the corporate form is that corporate assets are legally separate from the personal assets of the corporation’s shareholders. Shareholder liability for corporate debts is limited to whatever assets owners have contributed to the corporation in return for their ownership stakes. (iii) Corporations are subject to criminal liability that is distinct from that of its owners, directors, officers, or employees.

If the corporation is a legal person, is it also a moral person? Anglo-American law takes no explicit position on this, although the corporate personality is frequently described there as a legal fiction, suggesting that the corporation’s legally recognized personality is not also ontological fact. Business ethicists have taken a variety of positions on the question whether the corporation is a moral person or moral agent.

Peter French (1979, 1984, 1995) argues that important features of the corporation and corporate decision making exhibit all of the necessary components of moral agency. He argues that corporations have corporate internal decision (CID) structures that provide sufficient grounds for attributing moral agency to them. These CID structures consist of two main parts: (i) an organization chart that corresponds to decision authority within the corporation and (ii) rules (usually contained in the corporation’s articles of incorporation or its by-laws) for determining whether a decision, made by one who possesses decision making authority according to the organization chart, is a corporate decision rather than merely a personal decision. That is, analogous to H.L.A. Hart’s (1961) rule of recognition for determining whether a norm is a legal norm, there is also a rule of recognition (or set of rules of recognition) for determining whether a decision is a corporate decision. Combining the organization chart with the rule(s) of recognition, one identifies corporate actions, intentions, and aims—the stuff of moral agency in natural persons. Thus, for French, corporations are both legal and moral persons, and hence moral agents in their own right.

To the contrary, Manuel Velasquez (1983) argues that the CID structures to which French appeals are the product of human agency and design. They are rules of cooperation among persons who, given their actions, intentions, and aims, associate under the corporate banner. Attributing moral agency to corporations opens the door to the intuitively implausible conclusion that a corporation can be morally responsible for something no natural person connected with it is responsible for.

2.2 How and in whose interests ought the corporation to be governed?

Seeing the large, publicly-traded corporation as the key actor in business, most academic business ethicists understand the foundational normative question of their discipline to be that of how and in whose interests corporations ought to be governed. Over the last two decades, the main attempts to answer this foundational normative question have been understood as constituting a ‘shareholder-stakeholder debate’ in business ethics.

Originating in the work of R. Edward Freeman (1984), stakeholder theory is widely regarded among academic business ethicists as the most significant theoretical construct in their discipline. Normative ethical stakeholder theory articulates the view that a business firm ought to be managed in a way that achieves a balance among the interests of all who bear a substantial relationship to the firm—its stakeholders. In Freeman’s account, the very purpose of the firm is coordination of and joint service to its stakeholders.

This characterization is vague, but deliberately so. For the normative ethical stakeholder theory literature in business ethics consists principally in attempts to address one or more of the questions (whether ethical, ontological, or epistemic) this characterization leaves unanswered: Who counts, i.e., who are the stakeholders? What interests, held by those who count, count? What is balance, why is it valuable, and how is one charged with achieving it to know when it has been achieved or what activities promote it? How are the ends, values, or practices commended by stakeholder theory incompatible with directors and officers extending the partiality entailed by fiduciary care to shareholders, such that stakeholder theory stands as a rival to the so-called shareholder theory (about which more below)? Whatever the success of stakeholder theorists in answering these questions, there can be little doubt that stakeholder theory’s mode of analysis (identifying stakeholders and their interests; asking how these interests ought to be accommodated, served, subordinated, or traded-off in directing the firm’s activities) is the one academic business ethicists adopt most readily in considering the moral controversies they address.

‘Shareholder theory’ is not so much a distinct, univocal normative ethical theory of the firm as it is a shorthand, usually applied by those sympathetic to stakeholder theory to what they understand stakeholder theory to oppose. (A leading encyclopedic dictionary (Werhane and Freeman 1997) boasts a handful of mentions of, but no entry devoted to, shareholder theory.) Thus, ‘shareholder theory’ may be used to describe a defense of prevailing institutions and practices (‘the status quo’), the extension of fiduciary care by officers and directors to a firm’s equity owners, or an account of a firm’s function derived from neoclassical economics.

Canonically, shareholder theory is understood to be an encapsulation of the views advanced by Milton Friedman (1970) in his famous New York Times Magazine article, “The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits.” But the appellation is applied most often in the academic business ethics literature to arguments seeking to legitimate morally managerial fiduciary duties owed to a corporation’s shareholders—whatever the particular grounds for holding that such managerial partiality is justified. So understood, arguments that managerial partiality to shareholder interests is justified by consequentialist considerations (Boatright 1994), by contract-as-promise (Sollars 2002), by the peculiar vulnerabilities of those bearing the residual risk in the firm (Marcoux 2003), or by the idea that claims to fiduciary care are themselves among a firm’s residual claims (Macey 1999) are all contributions to shareholder theory.

More recently, Donaldson, writing with Tom Dunfee (Donaldson and Dunfee 1999), has sought to advance a contractarian theory that provides a framework for settling not just questions of how and in whose interests firms ought to be managed, but also most any ethical question that may arise in the context of doing business. Integrative Social Contracts Theory (ISCT) posits a bi-level array of social contracts in which a single, hypothetical social contract serving a largely adjudicative function with respect to the many extant, actual social contracts in terms of which business relationships are structured. Equally opposed to what is often characterized as shareholder theory, ISCT’s relationship to stakeholder theory (and hence to the shareholder-stakeholder debate) is unclear. In some moments, Donaldson and Dunfee (1999) characterize ISCT as a form of, or the completion of, normative ethical stakeholder theory. In others, it appears to emerge more as a rival to stakeholder theory.

Underlying the shareholder-stakeholder debate is a disagreement over the analogies in terms of which we ought to understand the firm. Stakeholder theorists generally see strong parallels between firms and political states. Call this the firm-state analogy. Under the firm-state analogy, a firm’s stakeholders are like citizens in a polity. Stakeholder theory is an attempt to elucidate the just claims of citizens (stakeholders) in that polity (the firm). It takes the rich citizenship rights characteristic of liberal democracies as the paradigm for considering each stakeholder’s legitimate claims on the firm. Thus, stakeholder theorists see normative political philosophy as a natural source of theoretical constructs and normative principles applicable to the governance of firms (Freeman and Evan 1990; McMahon 1994; Moriarty 2005).

By contrast, defenders of extending fiduciary care to a firm’s shareholders frequently appeal, implicitly or explicitly, to the idea that the firm is better understood as either an actual agreement among its stakeholders (Sollars 2002) or else a point of intersection to the many agreements that together make up the firm—a so-called nexus-of-contracts, as the firm is usually understood in neoclassical economics. Call this the firm-contract analogy. Under the firm-contract analogy, a firm’s stakeholders are just contractors, people who have agreements with other people. The firm is less an actor (much less, a polity) than a Schelling point around which agreements get made, or a Lockean substrate on which agreements rest. Thus, those who are characterized as shareholder theorists usually see prescriptions of normative political philosophy derived from concepts like citizenship as poor guides to the governance of firms.

Which analogy strikes one more compelling depends upon how one conceives of the relative and absolute availability of exit and voice opportunities (Hirschmann 1970) to a firm’s stakeholders. The rich voice rights characterizing just polities in much of normative political philosophy are compelling in significant part because one generally is bound to a political state and cannot exit that political state except for another political state. However, rich voice rights are less compelling as a model of just human interaction where liberal exit opportunities exist. Organizational hierarchies and terms of employment that would be intolerable as conditions of citizenship in a polity may be unexceptional in the context of a firm, owing to the consensual aspect of participating in a firm and the richer right to and availability of exit from the arrangement.

It is not surprising, then, that much in the shareholder-stakeholder debate turns on how theorists characterize the exit opportunities available to a firm’s stakeholders (Maitland 1994). Stakeholder theorists emphasize circumstances in which exit opportunities are costly, especially for non-shareholding stakeholders, in order to justify voice rights, e.g., strong rights of participation in a firm’s governance (Freeman and Evan 1990), or other claims, e.g., protection against termination of employment. Shareholder theorists emphasize rights of exit and the wide array of options available in vibrant markets, especially to non-shareholding stakeholders, that have no analogue in the more static world of political states.

Unlike the case of corporate moral agency, wherein the corporate form is itself the source of the debate, the virtually exclusive focus on the large, publicly-traded corporation in the shareholder-stakeholder debate is strange. For the same questions about how and in whose interests firms ought to be managed arise also, and often more forcefully, in firms doing business in forms other than the publicly-traded corporate one. Closely-held corporations and partnerships lack the fluid markets for ownership shares that make exit a viable choice for the disgruntled shareholder. Moreover, closely-held corporations and partnerships are marked frequently by widely diverging interests among members of the ownership class, whether due to the fact that some of those members are in day-to-day control of the enterprise whereas others are not, or that one or a small coalition of owners form an effective voting majority of shareholders, leaving minority shareholder interests to the majority’s mercy.

3. The Employment Relation in Business Ethics

Falling neatly out of concern about the power of large, publicly traded corporations is a concern about the terms of employment they afford. The discussion of the employment relation in academic business ethics has crystallized into a debate over the relative moral merits of at-will employment terms and just cause employment terms, especially in light of the place each occupies in employment law.

Absent a contract to the contrary, in the great bulk of U.S. jurisdictions the employment relation is governed by the at-will doctrine. Under the at-will doctrine, an employment relation may be terminated by either party (employer, employee), for any reason or no reason at all, without notice. At-will employment thus constitutes a default contract—it is the agreement that obtains between employers and employees absent an agreement to the contrary (e.g., a union contract). Over time, both statutory and case law have carved out a number of exceptions to the at-will doctrine. Thus, the at-will doctrine will not protect an employer who uses the power of termination to engage in racial discrimination, punish an employee for refusing to violate the law, and so forth. Absent circumstances covered by the exceptions, however, the at-will doctrine remains the basic rule governing employment relations in most of the U.S.

Most of the discussion of the employment relation in academic business ethics concerns the fairness of the at-will doctrine and whether other terms of employment ought to be substituted for it through public policy initiatives. Indeed, the debate makes little sense outside the public policy context. On broadly Kantian grounds, Werhane (1985) argues that arbitrary dismissal is incompatible with respecting employees as persons. Respecting employees as persons demands that they be supplied with good reasons when adverse action is taken against them. Thus, at-will employment (or at least, dismissal without cause undertaken in accordance with the at-will doctrine) is incompatible with recognizing and respecting the employee’s personhood.

Werhane’s argument may depend on an equivocation between giving employees reasons and giving employees reasons on the merits. That is, even if one accepts that, morally, employees as persons are owed reasons, it doesn’t follow that the reasons they are owed are reasons that go to, e.g., their job performance, the firm’s economic prospects, etc. The at-will doctrine supplies a reason. It says that the terms of our arrangement are such that any of us has the option to terminate it at our discretion. That, coupled with exercise of one’s discretion, is sufficient reason to terminate the arrangement. Many decisions affecting persons are settled on the basis of reasons that do not refer to the merits of the case. At law, for example, a plaintiff’s case may be dismissed because the statute of limitations has run, because it was filed in the wrong jurisdiction, because the court is not competent to hear the case, etc. None of these are reasons on the merits, but it would be strange to conclude that these dispositions of their claims fail to respect plaintiffs’ personhood.

Arguments advanced in defense of the at-will doctrine lean heavily on consequentialist considerations. (But see, e.g., Maitland 1989, for an argument that defends the at-will doctrine on rights grounds.) Proponents attribute the vibrant labor market of the United States and the stagnant labor markets of Europe to the prevalence of the at-will doctrine in the United States and the prevalence of mandatory just cause employment rules in Europe. Mandatory just cause rules are a significant disincentive to job creation and to the pursuit of labor-intensive entrepreneurial ventures because they impose heavy record-keeping and infrastructure requirements on firms. Richard Epstein (1984) puts the point succinctly: “Harder to fire mean harder to hire.” Similarly, David Schmidtz (1998) observes that young black males in the United States enjoy greater employment prospects than do young white males in France in the course of arguing for freer markets in labor—markets that include a default at-will employment contract. The point is that employees can be protected from the ill-effects of arbitrary dismissal in two ways. One way, favored by just cause advocates, is legally. The other way is through the promotion of a vibrant labor market in which jobs are frequently created and readily available. The at-will doctrine lubricates vibrant labor markets by reducing the costs and the stakes of disputes over dismissal. Mandatory just cause rules do the opposite.

The consequentialist case for the at-will doctrine depends critically on the vicissitudes of the labor market and what one considers its normal or usual state to be. When the labor market is strong, as in the middle 1980s or late 1990s U.S., that case is compelling. When it is weak, as in the late 1970s or early 1980s U.S., then it is less so.

Some of the more interesting and sophisticated contributions to the debate by just cause proponents come from outside the business ethics literature. In the legal literature, the trend among just cause proponents is toward acknowledging the appeal of a default rule regime like that in which at-will employment is the default, but arguing that the default ought instead to be just cause. Cass Sunstein (2002), for example, argues that the best world is one in which we capture the benefits of a default rule regime, including permitting those best served by at-will employment to enter into at-will arrangements, but in which the default rule is just cause. He favors the just cause default rule on the grounds that behavioral economics research shows that people are influenced heavily by default rules and default choices. In addition, people tend to regard benefits they already possess as more important than those they can bargain for (i.e., they exhibit what social psychologists call the endowment effect). Consequently, Sunstein believes that just cause default rules will yield more employees covered by just cause, which outcome he holds to be an improvement, but at the same time will permit employers and employees genuinely and mutually better served by at-will rules to contract for them instead.

David Millon (1998) favors a just cause default rule, by contrast, on the grounds that it will permit employees to hold out for higher wages in return for becoming at-will employees. He acknowledges that just cause employment rules are costly, but believes that avoidance of those costs, in favor of more efficient at-will employment relations, will motivate employers to be more generous in their wage offers. In sum, Millon sees changing the default rule from at-will to just cause as a redistributive strategy, not as a means of getting more employees covered by just cause employment rules.

The debate over at-will employment is a debate not about what employers and employees ought or ought not to do, but instead about the merits of taking the terms of employment continuation out of the realm of contract and into the realm of public policy. In that sense, it is more like the debate over the minimum wage. The at-will doctrine neither commends nor incentivizes a managerial practice. Instead, it apportions the legal risk of arbitrary firing in a way different than just cause rules do. Which apportionment is better may tell us much about the public policies we ought to have, but it doesn’t tell us how we ought to conduct business.

4. International Business Ethics

Doing business transnationally raises a number of issues that have no analogue in business dealings done within a single country or legal jurisdiction. International business ethics seeks to address those issues. Where ethical norms are in conflict, owing to different cultural practices, which ethical norms ought to guide one’s business conduct in other nations and cultures? Some discussions of international business ethics conceive this home country/host country question as central. On one hand, adopting host country norms is a way to respect the host culture and its members. Thus, business persons are advised that when in Rome they ought do as the Romans do—as in etiquette, so too in ethics. On the other hand, business persons are advised to resist host country norms that are morally repugnant. Therein lies the rub. When, for example, bribery of officials is central to doing business where you are, ought you to embrace the practice as a mark of cultural respect or forswear the practice on the grounds that it is morally repugnant?

One common approach in international business ethics is to refer to or to construct lists of norms that ought to guide transnational business conduct. Thus, for example, the United Nations’ Universal Declaration of Human Rights or, more recently, the United Nations Global Compact, is advanced as a guide to conduct. The UN Global Compact enjoins business firms to support and respect internationally recognized human rights, avoid complicity in human rights abuses, uphold freedom of association and collective bargaining, eliminate forced and compulsory labor, eliminate child labor, eliminate all forms of discrimination in employment, support a precautionary approach to environmental challenges, promote greater environmental responsibility, encourage the development of environmentally friendly technologies, and work against corruption in all its forms, including extortion and bribery. Alternatively, whether inspired by something like the UN Global Compact, a preferred moral theory, a preferred theory of justice, or some combination of these or other factors, other lists of norms are proposed as guides to the ethical practice of transnational business. DeGeorge (1993), for example, advances ten guidelines for the conduct of multinational firms doing business in less developed countries. These guidelines call for the avoiding harm, doing good, respecting human rights, respecting the local culture, cooperating with just governments and institutions, accepting ethical responsibility for one’s actions, and making hazardous plants and technologies safe. Among other uses, Donaldson and Dunfee (1999) see the hypothetical, macrosocial contract in ISCT providing an ideal framework for adjudicating questions of transnational business conduct.

The problems with these approaches appear to be threefold. First, they tend to minimize or ignore competitive reality. Imagine that our firm takes seriously the UN Global Compact. We do business in a less developed country with longstanding environmental and corruption problems. We are implementing a significant environmental initiative in this country, but find that our ability to do so depends upon securing licenses from a corrupt government bureaucracy. If we refuse to pay bribes, we will be unable to implement our initiative and, moreover, we will lose market share and our economic rationale for locating operations in this country to competitors who have no compunction about paying such bribes. Ought we to pay bribes for the sake of environmental improvement and maintaining a presence in this country or forsake the environment and a presence in this country in order to strike a blow against corruption? Although not focusing explicitly on the international context, Ronald Green (1991) stands virtually alone in taking seriously the question of when and under what conditions ‘everyone’s doing it’ is a moral justification—a question that arises regularly when doing business transnationally and in competitive markets. Second, these approaches serve mainly to reduplicate the home country/host country question they are intended to help answer. Thus, when enjoined by DeGeorge to cooperate with just governments and institutions, which and whose sense of justice ought to guide the determination of whether the governments and institutions are to be cooperated with? Third, even when enjoining respect for local cultures and moral norms, these approaches tend to privilege Western conceptions of justice, fairness, and ethics. Thus, in Donaldson and Dunfee’s ISCT, it is a hypothetical social contract—a concept itself embodying Western notions of procedural fairness—that is supposed to adjudicate clashes between home country and host country, including Western and non-Western, norms and practices.

Moreover, the more interesting home country/host country cases are those where home country norms are explicitly extraterritorial and incompatible with host country norms. In ‘Italian Tax Mores’, a case widely republished in business ethics textbooks and anthologies (see, e.g., Gini 2005: 70-71), Arthur Kelly tells of American firms doing business in Italy. American securities regulations, accounting principles, and conceptions of commercial integrity require firms to account for their tax liability (including foreign tax liability) fully and correctly, with that liability matching what appears on their tax returns. Italian tax authorities, by contrast, take a firm’s tax return to constitute not a full and correct accounting, but an initial negotiating position to which they then make a counteroffer. A firm’s final tax liability is settled through negotiation between the tax authorities and the firm. Consequently, an American firm’s tax liability for its Italian operations will likely never match what is reported on its tax return, in contravention of securities regulations, good accounting practice, and conceptions of commercial integrity back home. General principles of good conduct and hypothetical social contracts seem not to speak to what tax accountants and auditors ought to do, given the institutions and norms that actually confront them.

International business ethics has taken on a new urgency with the emergence of globalization. Low transaction and communication costs, driven by advances in computer and telecommunication technologies, have made the global market, once a metaphor (and at least for some, an aspiration), truly global. Transnational business is increasingly the rule rather than the exception, especially in the production of shoes, clothing, automobiles, and other commodity goods. Nowhere has this urgency been felt more acutely than in the debate over so-called sweatshop labor—the hiring of workers in less developed countries, usually at wages and under work conditions prevailing in those countries, to manufacture products for the developed world.

Opponents of sweatshop labor argue that multinational firms like Nike wrongfully exploit poor work and wage conditions in less developed countries. They argue that, when contracting for labor in less developed countries, multinational firms are duty-bound to pay living wages and ensure that work conditions more closely approximate those that prevail in the developed world.

In a paper much reprinted and anthologized, Ian Maitland (1997) argues that sweatshops constitute for many less developed countries an important rung on the ladder to economic development. Although small relative to the developed world, wages paid in factories serving multinationals like Nike exceed, often by a wide margin, those prevailing in the surrounding economy. The same is true of working conditions. Consequently, sweatshops are a force for the better in the less developed countries in which they appear. They demonstrate the abilities of the local work force, serve to raise local wages as local firms and other multinationals compete for the best employees, and through the extra-market wages they pay facilitate the personal savings and capital formation on which economic development depends. Demanding that multinationals pay even more, so-called living wages—by which is generally meant wages that closely approximate those prevailing in the developed world—is to effectively deny workers in the less developed world the opportunity to compete in the world labor market. For the outcome of a mandatory living wage is not sweatshop workers being paid more, but multinationals keeping factories in places where the market wage parallels the living one (usually the developed world). This promises to leave sweatshop workers working for the (lower) prevailing wages and in the (poorer) prevailing conditions that their local economies, absent the multinationals, offer. According to Maitland, opponents of sweatshop labor are guilty of allowing the perfect to be the enemy of the good.

Maitland’s critics have replied generally by disputing the effects that flow from living wage mandates and other proposals for overcoming sweatshop labor. Denis Arnold and Norman Bowie (2003), for example, argue that Kantian respect for persons demands payment of a living wage. They maintain that the minimum wage research of economists David Card and Alan Krueger (1995) demonstrates that raising the wages of low-wage workers lacks the unemployment effects that Maitland predicts. As sweatshop workers earn wages that are usually below those of U.S. minimum wage workers, it is likely that they will escape the unemployment effect. Just as which corporate analogy (firm-state, firm-contract) is more compelling depends upon how one understands the relative and absolute availability of exit from the firm, which sweatshop argument is more compelling depends, at least in part, on the economics. Where the Card and Krueger study fits within the larger body of research about the minimum wage is a matter of dispute among economists. How economists come down on it will have implications for at least one, important aspect of the sweatshop labor debate in business ethics.

5. Criticism

The main conversation in academic business ethics is focused on the large, publicly traded corporation. It owes its prescriptions mainly to normative political philosophy, rather than moral theory. It speaks more to public policy toward business (and especially the large, publicly traded corporation) and the institutions of capitalism than it does to ethical business conduct, i.e., what one ought to be doing when one is doing business.

That academic business ethics is focused mainly on public policy toward the large corporation and the institutions of capitalism can be seen in a characterization of the field due to Solomon (1991). Solomon distinguishes three levels of business ethics analysis or argument, which he calls the micro, the macro, and the molar. The micro level concerns “the rules for fair exchange between two individuals.” The macro level concerns “the institutional or cultural rules of commerce for an entire society” (‘the business world’). The molar level (‘molar’ from the Latin moles, meaning ‘mass’) concerns “the basic unit of commerce today—the corporation” (1991: 359). Although Solomon is careful to describe and articulate the central questions of the macro and molar levels of business ethics, the micro level—the level at which people do business—isn’t favored with a similar treatment in his discussion. Solomon’s macro level business ethics addresses the relationship between political society and economic activity. It “becomes part and parcel of those large questions about justice, legitimacy, and the nature of society that constitute social and political philosophy” (1991: 359). His molar level is a response the fact that, according to Solomon, “the central questions of business ethics tend to be unabashedly aimed at the directors and employees of those few thousand or so companies that rule so much of commercial life around the world” (1991: 359).

As the macro and molar conversations (conversations that are clearly derivative of normative political philosophy) dominate academic business ethics, some wonder what its distinctive contribution is supposed to be and what is the justification for including it (and often, requiring it) in the business school curriculum. Much of academic business ethics’s content is contentious, depending upon highly debatable claims about justice, and argues for institutions unlikely to be the ones within which business persons will operate. Consequently, it says less about what one ought to do when doing business than is generally supposed or advertised.

This criticism comes in milder and stronger variants. Andrew Stark (1993) faults academic business ethics for its overemphasis on issues of public policy and top-level corporate decision making. He calls instead for a business ethics focused more on the quotidian decisions and dilemmas of the middle manager. Stark’s criticisms are mild because he endorses generally the large, publicly-traded corporate and organizational focus, seeking only to make the subject matter more practical and pitched more to the middle and less to the top-level manager. Joseph Heath (2006) finds academic business ethics’s reduction of all issues to battles of stakeholder interests both myopic and misleading. In its place, he favors a methodological approach that sees unregulated market failures, rather than clashes of stakeholder interests, as the principal occasion for ethical deliberation and restraint.

In the stronger form, criticism of academic business ethics can focus on its apparent irrelevance to the vast majority of business persons in the world. That majority works neither for nor with (and certainly doesn’t lead) large, publicly traded corporations, yet they surely engage in business. Whether characterized as micro-enterprises, small businesses, or in some other way, the great body of academic business ethics has little to say about the circumstances faced by that majority. Although conceptually the micro level business ethics of which Solomon writes speaks to the circumstances of that worldwide majority, in practice that micro ethics is little developed by and commands scant attention from academic business ethicists. Tethered by its CSR heritage, academic business ethics emerges as a discussion focused on large-scale, North America and Europe-based firms, perhaps with similarly large-scale Asia-based firms included, as well. Except as the potential object of predation by these large-scale firms, business done in the rest of the world and business done outside the large, publicly-traded corporate sectors of North America, Europe, and Asia fall mostly outside the field’s purview. In a more methodological vein, Nicholas Capaldi (2006) argues that philosophy’s contribution to business ethics needs to be a form of explication, rather than exploration. Its purpose should be to articulate the norms internal to and inherent in business practice (just as legal ethics does with respect to legal practice and medical ethics does with respect to medical practice), rather than to submit briefs on behalf of ideal economic institutions favored by university academics.

 

 

Etika BisnisPertama diterbitkan Fri Apr 16, 2008


Dalam konsep, etika bisnis adalah disiplin etika terapan yang membahas fitur moral kegiatan komersial. Dalam prakteknya, bagaimanapun, array memusingkan proyek yang dikejar di bawah rubrik ini. Program kepatuhan hukum, studi empiris ke dalam keyakinan moral dan sikap orang-orang bisnis, persenjataan lengkap klaim praktek-praktek terbaik (dalam nama kebaikan moral mereka atau kontribusi mereka untuk kesuksesan bisnis), argumen untuk (atau melawan) pekerja partisipasi wajib dalam manajemen, dan upaya untuk menerapkan teori-teori etika tradisional, teori keadilan, atau teori negara ke perusahaan atau ke area fungsional bisnis adalah semua maju sebagai kontribusi untuk bisnis etika-bahkan dan terutama dalam literatur akademik. Proyek-proyek ini sangat bervariasi dan sering tampaknya memiliki sedikit kesamaan daripada yang lain keyakinan, dipegang oleh orang-orang yang mengejar mereka, bahwa apa pun masing-masing mengejar adalah etika bisnis.

Entri ini umumnya berfokus pada etika bisnis akademis, lebih khusus pada bagian-filosofis mengenai etika bisnis, dan terutama pada konstelasi filosofis-pertanyaan relevan yang menginformasikan percakapan utama dan ketidaksepakatan sedang berlangsung di antara ahli etika bisnis akademik. Ini mencakup: (1) sejarah etika bisnis sebagai upaya akademik; (2) fokus pada perusahaan dalam etika bisnis akademis, (3) perlakuan dari hubungan kerja dalam etika bisnis akademik; (4) pengobatan transnasional isu-isu dalam etika bisnis akademik, dan (5) kritik fokus dan metodologi implisit dari etika bisnis akademik.

    * 1. Sejarah

    * 2. Corporation dalam Etika Bisnis

          o 2.1 Apakah perusahaan agen moral?

          o 2.2 Bagaimana dan kepentingan siapa korporasi harus diatur?

    * 3. Hubungan Ketenagakerjaan dalam Etika Bisnis

    * 4. Etika Bisnis Internasional

    * 5. Kritik

    * Bibliografi

    * Internet Resources Lain

    * Terkait Entries

1. Sejarah

Ditafsirkan secara luas sebagai refleksi moral pada perdagangan, etika bisnis mungkin setua perdagangan itu sendiri. Jika hukum adalah panduan kasar untuk secara luas dipegang intuisi moral (Gooden 1985), Kode Hammurabi (1700 SM), resep harga dan tarif dan meletakkan kedua aturan perdagangan dan hukuman berat bagi yang melanggar, bukti beberapa upaya awal peradaban untuk menetapkan kontur moral kegiatan komersial. Politik Aristoteles (300 SM) alamat secara eksplisit hubungan komersial dalam pembahasannya manajemen rumah tangga. Yudeo-Kristen moralitas, sebagaimana dinyatakan dalam, misalnya, Talmud (200 AD) dan Sepuluh Perintah Allah (Keluaran 20:2-17, Ulangan 5:6-21), termasuk aturan-aturan moral yang berlaku untuk melakukan komersial.

Sebagai suatu disiplin, diskrit sadar diri akademik, etika bisnis kira-kira empat dekade tua. Raymond Baumhart (1961, 1963, 1968) penelitian terobosan pada 1960-an umumnya dipahami sebagai kontribusi awal untuk etika bisnis. Richard DeGeorge (2005) tanggal etika bisnis akademis untuk tahun 1970-an, mengidentifikasi Baumhart sebagai perintis untuk diri yang sadar etika bisnis akademik. Tokoh bisnis pakar etika kontemporer Norman Bowie tanggal konferensi pertama akademik bidang untuk 1974 (DeGeorge 2005).

Meskipun instruksi akademik secara eksplisit dikhususkan untuk hubungan antara etika dan perdagangan dapat ditemukan di sekolah-sekolah bisnis Amerika Serikat pada awal tiga dekade pertama abad ke-20, khususnya di perguruan tinggi dan universitas Katolik, penciptaan posisi akademis yang didedikasikan secara eksplisit untuk etika bisnis di AS bisnis sekolah trek erat gelombang skandal korporasi dari tahun 1980 hingga saat ini. Pada tahun 1987, di tengah-tengah skandal insider trading di Wall Street, mantan Efek and Exchange Commission kepala John Shad memberikan Harvard Business School lebih dari $ 30 juta untuk tujuan memulai program etika bisnis di sana. Berikutnya filantropi dari sejumlah sumber dibiayai penciptaan kursi diberkahi terkemuka di University of Virginia Darden, University of Pennsylvania Wharton School, dan sekolah bisnis lainnya. Hari ini, posisi akademis dalam etika bisnis, apakah kursi atau posisi fakultas diberkahi biasa, yang sering ditemukan di sekolah-sekolah bisnis Amerika Serikat dan di departemen filsafat, juga.

Ahli etika bisnis pertanyaan alamat Akademik yang berkisar di seluruh wilayah fungsional bisnis, sehingga menimbulkan berbagai spesialisasi diakui etika bisnis (misalnya, pemasaran etika, keuangan etika, etika akuntansi). Tapi meskipun berbagai pertanyaan dikejar, sebagian besar literatur akademik dan diskusi difokuskan lebih dekat (dan banyak fungsi kerja spesifik terhubung erat dengan) perusahaan besar kepemilikan saham yang diperdagangkan di bursa publik.

2. Corporation dalam Etika Bisnis

Meskipun sadar-diri, etika bisnis akademik adalah vintage baru-baru ini, akar intelektual ditemukan dalam tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan bisnis-dan-masyarakat yang berasal literatur dalam hukum dan dalam bisnis di abad ke-20 awal dan tengah (lihat, misalnya , Berle dan Means 1932). Akademik etika bisnis yang menampilkan warisan CSR di konstelasi aneh kekhawatiran yang meliputi literatur. Mereka kekhawatiran mengelilingi korporasi bisnis, yang Robert Salomo (1991) menyebut “unit dasar perdagangan hari ini.”

Fokus perusahaan jelas dalam judul karya awal etika bisnis akademik yang telah berbuat banyak untuk membentuk diskusi berikutnya di lapangan. Korporasi Tom Donaldson dan Moralitas (1982) dan Orang Patricia Werhane itu, Hak, dan Korporasi (1985) mengambil etika bisnis untuk peduli terpusat dengan pertanyaan tentang peran yang tepat korporasi dalam dan hubungan dengan tatanan sosial. Pertanyaan-pertanyaan ini, diambil oleh lapangan dan terus menginformasikan percakapan utama, dikatakan mengelilingi “status moral dari korporasi,” oleh yang dimaksud biasanya salah satu atau kedua: (1) Apakah sebuah perusahaan agen moral, yang berbeda dari orang-orang yang menulis itu? (2) Secara moral, bagaimana atau kepentingan siapa harus korporasi harus dikelola?

2.1 Apakah perusahaan agen moral?

Pada hukum, korporasi adalah orang, yang berbeda dalam kepribadian dari orang-orang yang menanggung kepemilikan saham di dalamnya (pemegang saham) atau melakukan kegiatan atas namanya (direktur, pejabat, dan karyawan lainnya). Di antara banyak manifestasi kepribadian yang terpisah hukum korporasi adalah: (i) Distribusi dividen dari perusahaan ke pemegang saham dikenakan pajak penghasilan dengan cara yang sama bahwa karunia-karunia antara orang-orang yang dikenakan pajak penghasilan. Jika perusahaan itu bukan badan hukum yang terpisah (seperti, misalnya, dalam hukum AS dan Inggris kemitraan bukan merupakan badan hukum terpisah dari para mitra yang menulis itu) pembagian dividen tidak akan menjadi peristiwa yang kena pajak (karena uang akan tidak berpindah tangan). (Ii) Perusahaan dikenakan tanggung jawab perdata yang berbeda dari yang dari pemiliknya. Memang, salah satu motivasi utama untuk menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bentuk perusahaan adalah bahwa aset perusahaan secara hukum terpisah dari aset pribadi pemegang saham korporasi. Pemegang Saham jawab atas utang perusahaan adalah terbatas pada apa pun yang pemilik aset telah memberikan kontribusi untuk perusahaan sebagai imbalan atas kepemilikan saham. (Iii) Perusahaan dikenakan tanggung jawab pidana yang berbeda dari yang pemilik, direktur, pejabat, atau karyawan.

Jika korporasi adalah badan hukum, adalah juga orang yang bermoral? Hukum Anglo Amerika tidak mengambil posisi yang jelas tentang ini, meskipun kepribadian perusahaan sering digambarkan ada sebuah fiksi hukum, menunjukkan bahwa perusahaan itu secara hukum tidak diakui kepribadian juga fakta ontologis. Ahli etika bisnis telah mengambil berbagai posisi pada pertanyaan apakah korporasi adalah orang yang bermoral atau agen moral.

Petrus Prancis (1979, 1984, 1995) berpendapat bahwa fitur penting dari perusahaan dan pengambilan keputusan perusahaan menunjukkan semua komponen yang diperlukan dari agensi moral. Dia berpendapat bahwa perusahaan memiliki keputusan internal perusahaan (CID) struktur yang memberikan dasar memadai untuk menghubungkan kebebasan moral kepada mereka. Struktur ini CID terdiri dari dua bagian utama: (i) struktur organisasi yang sesuai dengan otoritas keputusan dalam korporasi dan (ii) aturan (biasanya terkandung dalam artikel korporasi penggabungan atau dengan-hukum) untuk menentukan apakah keputusan, yang dibuat oleh orang yang memiliki kewenangan mengambil keputusan sesuai dengan bagan organisasi, adalah keputusan perusahaan daripada hanya keputusan pribadi. Artinya, analog dengan H.L.A. (1961) aturan Hart pengakuan untuk menentukan apakah sebuah norma adalah norma hukum, ada juga aturan pengakuan (atau seperangkat aturan pengakuan) untuk menentukan apakah keputusan adalah keputusan perusahaan. Menggabungkan bagan organisasi dengan aturan (s) pengakuan, salah mengidentifikasi aksi korporasi, niat, dan tujuan-barang dari agen moral dalam orang perorangan. Jadi, untuk Perancis, korporasi baik badan hukum dan moral, dan agen maka moral dalam hak mereka sendiri.

Sebaliknya, Manuel Velasquez (1983) berpendapat bahwa struktur CID yang banding Perancis adalah produk dari agensi manusia dan desain. Mereka adalah aturan kerjasama antara orang-orang yang, mengingat tindakan mereka, niat, dan tujuan, asosiasi di bawah bendera perusahaan. Menghubungkan lembaga moral untuk perusahaan membuka pintu kesimpulan intuitif masuk akal bahwa sebuah perusahaan dapat bertanggung jawab secara moral untuk sesuatu yang tidak ada orang alami berhubungan dengan itu bertanggung jawab untuk.

2.2 Bagaimana dan kepentingan siapa korporasi harus diatur?

Melihat perusahaan, besar publik diperdagangkan sebagai aktor kunci dalam bisnis, ahli etika bisnis yang paling akademis memahami pertanyaan normatif dasar disiplin mereka untuk menjadi yang bagaimana dan kepentingan siapa korporasi harus diatur. Selama dua dekade terakhir, upaya utama untuk menjawab pertanyaan mendasar normatif telah dipahami sebagai merupakan sebuah ‘pemegang saham-pihak debat’ dalam etika bisnis.

Berasal dalam karya R. Edward Freeman (1984), teori pemangku kepentingan secara luas dianggap kalangan ahli etika bisnis akademik sebagai konstruk teoritis yang paling penting dalam disiplin ilmu mereka. Stakeholder theory etika normatif mengartikulasikan pandangan bahwa sebuah perusahaan bisnis harus dikelola dengan cara yang mencapai keseimbangan antara kepentingan semua yang menanggung hubungan besar untuk perusahaan-nya stakeholder. Dalam rekening Freeman, tujuan yang sangat perusahaan adalah koordinasi dan pelayanan bersama untuk para pemangku kepentingan.

Karakterisasi ini tidak jelas, tapi sengaja begitu. Untuk pemangku kepentingan normatif literatur teori etika dalam etika bisnis terdiri terutama di upaya untuk mengatasi satu atau lebih dari pertanyaan (apakah etis, ontologis, atau epistemis) karakterisasi ini daun terjawab: Siapa yang menghitung, yaitu, yang merupakan pemangku kepentingan? Apa kepentingan, dipegang oleh orang-orang yang menghitung, menghitung? Apa yang adalah keseimbangan, mengapa berharga, dan bagaimana yang telah diisi dengan pencapaian itu untuk tahu kapan itu telah dicapai atau apa kegiatan mempromosikannya? Bagaimana berakhir, nilai-nilai, atau praktik dipuji oleh teori pemangku kepentingan sesuai dengan direksi dan pejabat memperluas keberpihakan emban oleh perawatan fidusia kepada pemegang saham, sehingga stakeholder theory berdiri sebagai saingan teori pemegang saham yang disebut (sekitar yang lebih bawah)? Apapun keberhasilan teori stakeholder dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, bisa ada sedikit keraguan bahwa stakeholder teori ini modus analisis (identifikasi pemangku kepentingan dan kepentingan mereka; menanyakan bagaimana kepentingan harus diakomodasi, dilayani, subordinasi, atau diperdagangkan-off dalam mengarahkan perusahaan kegiatan) adalah salah satu ahli etika bisnis yang paling mudah mengadopsi akademik dalam mempertimbangkan kontroversi moral yang alamat.

‘Pemegang Saham teori’ ini tidak begitu banyak yang berbeda, teori normatif univocal etika perusahaan karena merupakan singkatan, biasanya diterapkan oleh mereka bersimpati pada teori stakeholder untuk apa yang mereka memahami teori stakeholder untuk menentang. (Sebuah kamus ensiklopedi terkemuka (Werhane dan Freeman 1997) menawarkan beberapa penyebutan, namun tidak masuk dikhususkan untuk, teori pemegang saham.) Jadi, ‘pemegang saham teori’ dapat digunakan untuk menggambarkan pertahanan lembaga yang berlaku dan praktek (‘status quo ‘), perluasan perawatan fidusia oleh petugas dan direksi ekuitas pemilik perusahaan, atau account fungsi suatu perusahaan yang berasal dari ekonomi neoklasik.

Kanonis, teori pemegang saham dipahami menjadi enkapsulasi pandangan maju oleh Milton Friedman (1970) dalam artikelnya yang terkenal New York Times Magazine, “Apakah Tanggung Jawab Sosial Bisnis untuk Meningkatkan Profits Its.” Tapi sebutan diterapkan paling sering pada bisnis etika akademik sastra untuk argumen yang sah mencari untuk tugas fidusia moral manajerial berutang kepada para pemegang saham-apa pun korporasi alasan tertentu untuk memegang yang memihak manajerial tersebut dibenarkan. Jadi mengerti, argumen yang memihak manajerial untuk kepentingan pemegang saham dibenarkan oleh pertimbangan konsekuensialis (Boatright 1994), dengan kontrak-janji sebagai-(Sollars 2002), oleh kerentanan khas mereka bantalan risiko residual dalam perusahaan (Marcoux 2003), atau oleh gagasan bahwa klaim untuk perawatan fidusia itu sendiri antara klaim sisa suatu perusahaan (Macey 1999) adalah semua kontribusi terhadap teori pemegang saham.

Baru-baru ini, Donaldson, menulis dengan Tom Dunfee (Donaldson dan Dunfee 1999), telah berupaya untuk memajukan teori kontraktarian yang menyediakan kerangka kerja untuk menyelesaikan tidak hanya pertanyaan tentang bagaimana dan kepentingan siapa perusahaan harus dikelola, tetapi juga hampir semua pertanyaan etika yang mungkin timbul dalam konteks melakukan bisnis. Teori Kontrak Sosial Integratif (ISCT) berpendapat array dua-tingkat kontrak sosial di mana kontrak, tunggal sosial hipotetis melayani fungsi sebagian besar adjudicative sehubungan dengan masih ada banyak, kontrak sosial yang aktual dalam hal mana hubungan bisnis yang terstruktur. Sama bertentangan dengan apa yang sering dicirikan sebagai teori pemegang saham, hubungan ISCT untuk teori pemangku kepentingan (dan karenanya terhadap perdebatan pemegang saham-stakeholder) tidak jelas. Dalam beberapa saat, Donaldson dan Dunfee (1999) mencirikan ISCT sebagai bentuk, atau penyelesaian, normatif etika stakeholder theory. Di lain, tampaknya muncul lebih sebagai saingan teori stakeholder.

Mendasari debat pemegang saham-pemangku kepentingan adalah perselisihan atas analogi dalam hal yang kita harus memahami perusahaan. Teori stakeholder umumnya melihat kesamaan yang kuat antara perusahaan dan negara politik. Menyebutnya analogi perusahaan-negara. Berdasarkan analogi perusahaan-negara, stakeholder suatu perusahaan seperti warga dalam pemerintahan suatu. Teori stakeholder adalah upaya untuk menjelaskan klaim hanya warga negara (stakeholder) dalam pemerintahan yang (perusahaan). Dibutuhkan hak kewarganegaraan kaya karakteristik demokrasi liberal sebagai paradigma untuk mempertimbangkan klaim yang sah masing-masing stakeholder pada perusahaan. Jadi, teori pemangku kepentingan melihat filsafat politik normatif sebagai sumber alami dari konstruk teoritis dan prinsip-prinsip normatif yang berlaku untuk tata kelola perusahaan (Freeman dan Evan 1990; McMahon 1994; Moriarty 2005).

Sebaliknya, para pembela memperluas perawatan fidusia kepada pemegang saham suatu perusahaan sering banding, secara implisit atau eksplisit, dengan gagasan bahwa perusahaan lebih baik dipahami sebagai baik kesepakatan yang sebenarnya antara stakeholder-nya (Sollars 2002) atau titik persimpangan dengan kesepakatan banyak yang bersama-sama membentuk perusahaan-yang disebut nexus-of-kontrak, karena perusahaan biasanya dipahami dalam ekonomi neoklasik. Menyebutnya analogi perusahaan-kontrak. Berdasarkan analogi perusahaan-kontrak, stakeholder suatu perusahaan hanya kontraktor, orang-orang yang memiliki perjanjian dengan orang lain. Perusahaan kurang aktor (jauh lebih sedikit, pemerintahan a) dari sebuah titik Schelling sekitar yang bisa dibuat perjanjian, atau substrat Locke di mana perjanjian beristirahat. Jadi, orang-orang yang dicirikan sebagai teori pemegang saham biasanya melihat resep filsafat politik normatif yang berasal dari konsep-konsep seperti kewargaan sebagai panduan miskin untuk tata kelola perusahaan.

Analogi yang menyerang satu lebih menarik tergantung pada bagaimana satu conceives ketersediaan relatif dan absolut keluar dan peluang suara (Hirschmann 1970) kepada para pemangku kepentingan perusahaan. Hak suara yang kaya karakterisasi hanya polities dalam banyak filsafat politik normatif yang memaksa sebagian besar karena salah satu umumnya adalah terikat untuk keadaan politik dan tidak dapat keluar bahwa negara politik kecuali politik negara lain. Namun, hak suara kaya kurang menarik sebagai model hanya interaksi manusia mana peluang keluar liberal ada. Hirarki organisasi dan syarat kerja yang akan ditolerir sebagai kondisi kewarganegaraan dalam pemerintahan mungkin unexceptional dalam konteks perusahaan, karena aspek konsensual berpartisipasi dalam perusahaan dan hak kaya dan ketersediaan keluar dari pengaturan.

Tidaklah mengherankan, kemudian, bahwa banyak perdebatan pemangku kepentingan pemegang saham ternyata teori tentang bagaimana ciri kesempatan keluar yang tersedia bagi para pemangku kepentingan perusahaan (Maitland 1994). Teori Stakeholder menekankan situasi di mana kesempatan keluar yang mahal, terutama untuk non-saham stakeholder, dalam rangka untuk membenarkan hak suara, misalnya, hak-hak yang kuat dari partisipasi dalam pemerintahan suatu perusahaan (Freeman dan Evan 1990), atau klaim lain, misalnya, perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja. Teori menekankan hak-hak Pemegang Saham keluar dan beragam pilihan yang tersedia di pasar yang ramai, terutama untuk non-kepemilikan pemangku kepentingan, yang tidak ada padanannya di dunia lebih statis negara politik.

Berbeda dengan kasus pilihan moral perusahaan, dimana bentuk perusahaan itu sendiri sumber perdebatan, fokus hampir eksklusif pada perusahaan, besar publik yang diperdagangkan dalam perdebatan pemegang saham-stakeholder adalah aneh. Untuk pertanyaan yang sama tentang bagaimana dan kepentingan siapa perusahaan harus dikelola muncul juga, dan sering lebih kuat, di perusahaan-perusahaan melakukan bisnis dalam bentuk selain dari satu perusahaan publik yang diperdagangkan. Perusahaan erat dipegang dan kemitraan kekurangan cairan untuk pasar saham kepemilikan yang membuat keluar pilihan yang layak bagi pemegang saham yang tidak puas. Selain itu, perusahaan dipegang erat dan kemitraan ditandai oleh luas sering divergen kepentingan antara anggota kelas kepemilikan, apakah karena fakta bahwa beberapa orang anggota dalam sehari-hari kontrol perusahaan sedangkan yang lain tidak, atau bahwa satu atau koalisi kecil pemilik membentuk mayoritas voting yang efektif pemegang saham, meninggalkan kepentingan minoritas pemegang saham untuk belas kasihan mayoritas.

3. Hubungan Ketenagakerjaan dalam Etika Bisnis

Jatuh rapi keluar dari keprihatinan tentang kekuatan besar, perusahaan publik adalah keprihatinan tentang syarat-syarat kerja yang mereka mampu. Pembahasan hubungan kerja dalam etika bisnis akademik telah mengkristal menjadi perdebatan manfaat relatif dari moral yang di-akan persyaratan kerja dan hanya menyebabkan persyaratan kerja, terutama mengingat masing-masing menempati tempat dalam hukum ketenagakerjaan.

Absen kontrak sebaliknya, di sebagian besar yurisdiksi AS hubungan kerja diatur oleh doktrin di-akan. Di bawah doktrin di-akan, hubungan kerja dapat diakhiri oleh salah satu pihak (pengusaha, karyawan), untuk alasan apapun atau tanpa alasan sama sekali, tanpa pemberitahuan. Di-akan pekerjaan demikian merupakan kontrak-itu standar adalah perjanjian yang memperoleh antara pengusaha dan karyawan absen kesepakatan yang bertentangan (misalnya, kontrak serikat pekerja). Seiring waktu, baik hukum dan hukum kasus telah diukir sejumlah pengecualian untuk doktrin di-akan. Dengan demikian, doktrin di-akan tidak akan melindungi majikan yang menggunakan kekuatan untuk terlibat dalam penghentian diskriminasi rasial, menghukum karyawan karena menolak untuk melanggar hukum, dan sebagainya. Absen kondisi yang dicakup oleh pengecualian, bagaimanapun, doktrin di-akan tetap aturan dasar yang mengatur hubungan kerja di sebagian besar AS

Sebagian besar diskusi tentang hubungan kerja dalam etika bisnis akademis menyangkut doktrin keadilan di-akan dan apakah persyaratan kerja lainnya harus diganti untuk itu melalui inisiatif kebijakan publik. Memang, perdebatan masuk akal sedikit di luar konteks kebijakan publik. Atas dasar luas Kantian, Werhane (1985) berpendapat bahwa pemecatan sewenang-wenang tidak sesuai dengan menghormati karyawan sebagai orang. Menghargai karyawan sebagai orang-orang menuntut bahwa mereka diberikan dengan alasan yang baik ketika tindakan merugikan diambil terhadap mereka. Jadi, di-akan pekerjaan (atau setidaknya, pemecatan tanpa sebab dilakukan sesuai dengan ajaran di-akan) tidak kompatibel dengan mengenali dan menghormati kepribadian karyawan.

Argumen Werhane mungkin tergantung pada dalih antara memberi alasan karyawan dan memberikan alasan karyawan pada manfaat. Artinya, bahkan jika satu menerima bahwa, moral, karyawan sebagai orang yang berutang alasan, tidak mengikuti bahwa alasan mereka berutang alasan yang pergi ke, misalnya, kinerja pekerjaan mereka, prospek ekonomi perusahaan, dll di -akan doktrin pasokan alasan. Ia mengatakan bahwa hal pengaturan kami adalah seperti bahwa setiap dari kita memiliki pilihan untuk menghentikan itu di kebijaksanaan kami. Itu, ditambah dengan latihan kebijaksanaan seseorang, adalah alasan yang cukup untuk mengakhiri pengaturan. Banyak keputusan yang mempengaruhi orang-orang diselesaikan atas dasar alasan yang tidak mengacu pada kasus tersebut. Pada hukum, misalnya, kasus penggugat dapat diberhentikan karena undang-undang pembatasan telah berjalan, karena itu diajukan dalam yurisdiksi salah, karena pengadilan tidak berwenang untuk mendengar kasus ini, dll Tidak ada alasan pada manfaat , tetapi akan aneh untuk menyimpulkan bahwa disposisi klaim mereka gagal untuk menghormati kepribadian penggugat ‘.

Argumen maju dalam membela doktrin di-akan bersandar berat pada pertimbangan konsekuensialis. (Tapi lihat, misalnya, Maitland 1989, untuk sebuah argumen yang membela doktrin di-akan atas dasar hak.) Para pendukung atribut pasar tenaga kerja yang dinamis dari Amerika Serikat dan pasar tenaga kerja stagnan Eropa dengan prevalensi dari doktrin di-akan di Amerika Serikat dan prevalensi wajib hanya menyebabkan aturan kerja di Eropa. Wajib hanya aturan menyebabkan merupakan disinsentif yang signifikan untuk penciptaan lapangan kerja dan untuk mengejar usaha padat karya kewirausahaan karena mereka memberlakukan persyaratan yang berat pencatatan dan infrastruktur di perusahaan. Richard Epstein (1984) menempatkan titik singkat: “Sulit untuk api berarti sulit untuk menyewa.” Demikian pula, Daud Schmidtz (1998) mengamati bahwa pria kulit hitam muda di Amerika Serikat menikmati prospek pekerjaan yang lebih besar daripada laki-laki muda kulit putih di Perancis dalam kursus berdebat untuk pasar bebas dalam pasar tenaga kerja yang mencakup default-akan kontrak kerja. Intinya adalah bahwa karyawan dapat dilindungi dari sakit-efek dari pemecatan sewenang-wenang dalam dua cara. Salah satu cara, disukai oleh hanya pendukung penyebab, secara hukum. Cara lain adalah melalui promosi pasar tenaga kerja yang dinamis di mana pekerjaan sering dibuat dan tersedia. Doktrin-akan melumasi di pasar tenaga kerja yang dinamis dengan mengurangi biaya dan taruhannya perselisihan pemecatan. Wajib hanya aturan menyebabkan melakukan yang sebaliknya.

Kasus konsekuensialis untuk doktrin di-akan sangat bergantung pada perubahan-perubahan pasar tenaga kerja dan apa yang menganggap negaranya normal atau biasa untuk menjadi. Ketika pasar tenaga kerja yang kuat, seperti pada tahun 1980 tengah atau akhir 1990-an AS, kasus yang menarik. Ketika lemah, seperti pada akhir 1970-an atau awal 1980-an AS, maka itu kurang begitu.

Beberapa kontribusi yang lebih menarik dan canggih untuk perdebatan dengan hanya menyebabkan para pendukung datang dari luar literatur etika bisnis. Dalam literatur hukum, tren di kalangan para pendukung hanya menyebabkan adalah menuju mengakui daya tarik sebuah rezim aturan default seperti itu di mana pada-akan pekerjaan adalah default, tetapi dengan alasan bahwa default bukannya seharusnya hanya menyebabkan. Cass Sunstein (2002), misalnya, berpendapat bahwa dunia yang terbaik adalah satu di mana kita menangkap keuntungan dari rezim aturan default, termasuk perijinan yang terbaik dilayani oleh at-akan kerja untuk masuk ke dalam di-akan pengaturan, tetapi di mana aturan default hanya menyebabkan. Dia menguntungkan hanya menyebabkan aturan default dengan alasan bahwa perilaku ekonomi penelitian menunjukkan bahwa orang sangat dipengaruhi oleh aturan default dan pilihan default. Selain itu, orang cenderung menganggap manfaat yang sudah mereka miliki sebagai lebih penting daripada yang mereka bisa tawar-menawar untuk (yaitu, mereka menunjukkan apa yang psikolog sosial sebut efek endowmen). Akibatnya, Sunstein percaya bahwa hanya menyebabkan aturan default akan menghasilkan karyawan lebih tertutup dengan hanya penyebab, yang hasilnya ia memegang untuk perbaikan, tetapi pada saat yang sama akan mengizinkan pengusaha dan karyawan sungguh-sungguh dan saling lebih baik dilayani oleh sekurang-akan aturan untuk kontrak untuk mereka sebagai gantinya.

David Millon (1998) nikmat aturan hanya menyebabkan standar, sebaliknya, dengan alasan bahwa hal itu akan mengizinkan karyawan untuk bertahan untuk upah lebih tinggi sebagai imbalan untuk menjadi di-akan karyawan. Dia mengakui bahwa hanya menyebabkan aturan kerja yang mahal, namun percaya bahwa menghindari biaya-biaya, yang mendukung lebih efisien di-akan hubungan kerja, akan memotivasi pengusaha untuk lebih dermawan dalam upah mereka menawarkan. Singkatnya, Millon melihat mengubah aturan default dari pada-akan hanya menyebabkan sebagai strategi redistribusi, bukan sebagai sarana mendapatkan karyawan lebih tertutup dengan hanya menyebabkan aturan kerja.

Perdebatan di-akan pekerjaan adalah perdebatan bukan tentang apa yang majikan dan karyawan harus atau seharusnya tidak melakukan, melainkan tentang manfaat mengambil hal kelanjutan kerja dari bidang kontrak dan ke dalam wilayah kebijakan publik. Dalam pengertian itu, lebih seperti perdebatan tentang upah minimum. Doktrin di-akan tidak memuji atau incentivizes praktik manajerial. Sebaliknya, risiko hukum membagi ulang penembakan sewenang-wenang dengan cara yang berbeda daripada hanya aturan penyebab lakukan. Pembagian yang lebih baik dapat memberitahu kita banyak tentang kebijakan publik seharusnya kita miliki, tetapi tidak memberitahu kita bagaimana kita harus melakukan bisnis.

4. Etika Bisnis Internasional

Melakukan bisnis lintas bangsa menimbulkan sejumlah masalah yang tidak ada padanannya dalam urusan bisnis yang dilakukan dalam satu negara atau yurisdiksi hukum. Etika bisnis internasional berupaya untuk mengatasi masalah itu. Mana norma-norma etis dalam konflik, karena praktek-praktek budaya yang berbeda, yang norma-norma etika harus menuntun perilaku bisnis seseorang di negara-negara lain dan budaya? Beberapa diskusi etika bisnis internasional memahami hal ini negara asal / tuan pertanyaan negara sebagai pusat. Di satu sisi, negara tuan rumah mengadopsi norma-norma adalah cara untuk menghormati budaya lokal dan anggotanya. Dengan demikian, pengusaha disarankan bahwa ketika di Roma seharusnya mereka lakukan seperti orang Roma-seperti pada etiket, demikian juga dalam etika. Di sisi lain, pengusaha disarankan untuk melawan norma-norma negara tuan rumah yang secara moral menjijikkan. Di situlah letak menggosok. Ketika, misalnya, penyuapan pejabat adalah pusat untuk melakukan bisnis di mana Anda berada, Anda harus merangkul praktek sebagai tanda penghormatan budaya atau mengingkari praktek dengan alasan bahwa secara moral menjijikkan?

Satu pendekatan umum dalam etika bisnis internasional adalah merujuk atau untuk membangun daftar norma-norma yang seharusnya untuk panduan melakukan bisnis transnasional. Jadi, misalnya, Deklarasi Universal PBB tentang Hak Asasi Manusia atau, lebih baru, United Nations Global Compact, yang maju sebagai panduan untuk melakukan. Global Compact PBB memerintahkan perusahaan bisnis untuk mendukung dan menghormati hak asasi manusia yang diakui secara internasional, menghindari keterlibatan dalam pelanggaran hak asasi manusia, menjunjung kebebasan berserikat dan perundingan bersama, menghilangkan kerja paksa dan wajib, penghapusan pekerja anak, menghilangkan segala bentuk diskriminasi dalam pekerjaan, dukungan pendekatan pencegahan terhadap tantangan lingkungan, mempromosikan tanggung jawab lingkungan yang lebih besar, mendorong pengembangan teknologi ramah lingkungan, dan bekerja melawan korupsi dalam segala bentuknya, termasuk pemerasan dan penyuapan. Atau, apakah terinspirasi oleh sesuatu seperti UN Global Compact, sebuah teori moral yang disukai, sebuah teori keadilan yang disukai, atau beberapa kombinasi dari faktor ini atau lainnya, daftar lain dari norma-norma yang diusulkan sebagai panduan untuk praktek etika bisnis transnasional. DeGeorge (1993), misalnya, uang muka sepuluh pedoman untuk melakukan perusahaan multinasional melakukan bisnis di negara-negara kurang berkembang. Pedoman ini panggilan untuk menghindari kerugian, berbuat baik, menghormati hak asasi manusia, menghormati budaya lokal, bekerja sama dengan hanya pemerintah dan lembaga-lembaga, menerima tanggung jawab etis untuk tindakan seseorang, dan membuat tanaman berbahaya dan teknologi yang aman. Diantara kegunaan lain, Donaldson dan Dunfee (1999) melihat kontrak, hipotetis macrosocial di ISCT memberikan kerangka ideal untuk mengadili pertanyaan perilaku bisnis transnasional.

Masalah dengan pendekatan-pendekatan ini tampaknya tiga kali lipat. Pertama, mereka cenderung meminimalkan atau mengabaikan kenyataan kompetitif. Bayangkan bahwa perusahaan kami mengambil serius Global Compact PBB. Kami melakukan bisnis di negara berkembang dengan masalah lingkungan dan korupsi lama. Kami menerapkan inisiatif lingkungan yang signifikan di negeri ini, tetapi menemukan bahwa kemampuan kita untuk melakukannya tergantung pada mengamankan lisensi dari birokrasi pemerintahan yang korup. Jika kita menolak untuk membayar suap, kita akan mampu untuk menerapkan inisiatif kami dan, apalagi, kita akan kehilangan pangsa pasar dan dasar pemikiran ekonomi kita untuk mencari operasi di negara ini dengan pesaing yang tidak memiliki penyesalan tentang membayar suap tersebut. Apakah kita harus membayar suap demi perbaikan lingkungan dan mempertahankan keberadaan di negara ini atau meninggalkan lingkungan dan kehadiran di negeri ini dalam rangka untuk memukul melawan korupsi? Meskipun tidak fokus secara eksplisit pada konteks internasional, Ronald Hijau (1991) berdiri hampir saja dalam mengambil serius pertanyaan kapan dan dalam kondisi apa “semua orang melakukannya ‘adalah sebuah pembenaran-moral pertanyaan yang muncul secara teratur ketika melakukan bisnis lintas bangsa dan kompetitif pasar. Kedua, pendekatan ini berfungsi terutama untuk menggandakan rumah negara / negara tuan pertanyaan mereka dimaksudkan untuk membantu menjawab. Jadi, ketika diperintahkan oleh DeGeorge untuk bekerja sama dengan hanya pemerintah dan lembaga-lembaga, yang dan yang rasa keadilan harus membimbing penentuan apakah pemerintah dan lembaga-lembaga harus bekerja sama dengan? Ketiga, bahkan ketika memerintahkan penghormatan terhadap budaya lokal dan norma-norma moral, pendekatan ini cenderung konsepsi hak istimewa Barat keadilan, kejujuran, dan etika. Jadi, dalam ISCT Donaldson dan Dunfee, itu adalah kontrak sosial yang hipotetis-sebuah konsep itu sendiri mewujudkan gagasan-gagasan Barat keadilan prosedural-yang seharusnya untuk mengadili bentrokan antara negara asal dan negara tuan rumah, termasuk Barat dan non-Barat, norma dan praktek.

Selain itu, rumah lebih menarik negara / host kasus negara adalah mereka di mana rumah norma negara secara eksplisit ekstrateritorial dan tidak sesuai dengan norma-norma negara tuan rumah. ‘Adat istiadat Pajak Italia’ Dalam, banyak kasus ulang dalam buku teks etika bisnis dan antologi (lihat, misalnya, Gini 2005: 70-71), Arthur Kelly menceritakan perusahaan Amerika melakukan bisnis di Italia. Amerika sekuritas peraturan, prinsip akuntansi, dan konsep-konsep integritas komersial menuntut perusahaan untuk menjelaskan kewajiban pajak mereka (termasuk kewajiban pajak asing) secara lengkap dan benar, dengan kewajiban pencocokan apa yang muncul pada pengembalian pajak mereka. Otoritas pajak Italia, sebaliknya, mengambil kembali pajak perusahaan untuk membentuk bukan akuntansi yang lengkap dan benar, tetapi posisi negosiasi awal di mana mereka kemudian membuat sebuah tawaran balik. Kewajiban pajak final Sebuah perusahaan diselesaikan melalui negosiasi antara otoritas pajak dan perusahaan. Akibatnya, pajak kewajiban perusahaan Amerika untuk operasi Italia tersebut kemungkinan besar tidak akan pernah sesuai dengan apa yang dilaporkan pada pengembalian pajak, bertentangan dengan peraturan sekuritas, praktik akuntansi yang baik, dan konsep-konsep rumah kembali integritas komersial. Prinsip-prinsip umum perilaku yang baik dan kontrak sosial yang hipotetis tampaknya tidak berbicara apa akuntan pajak dan auditor harus dilakukan, mengingat institusi dan norma yang benar-benar menghadapi mereka.

Etika bisnis internasional telah diambil pada urgensi baru dengan munculnya globalisasi. Transaksi yang rendah dan biaya komunikasi, didorong oleh kemajuan dalam teknologi komputer dan telekomunikasi, telah membuat pasar global, sekali metafora (dan setidaknya untuk beberapa, sebuah cita-cita), benar-benar global. Bisnis transnasional semakin aturan daripada pengecualian, terutama dalam produksi sepatu, pakaian, mobil, dan barang-barang komoditas lainnya. Nowhere telah mendesak ini dirasakan lebih akut daripada perdebatan yang disebut sweatshop tenaga kerja yang mempekerjakan pekerja di negara-negara kurang berkembang, biasanya pada upah dan di bawah kondisi kerja yang berlaku di negara-negara, untuk memproduksi produk untuk negara maju.

Para penentang berpendapat bahwa pekerja sweatshop perusahaan multinasional seperti Nike lalim mengeksploitasi pekerjaan yang buruk dan kondisi upah di negara-negara kurang berkembang. Mereka berpendapat bahwa, ketika melakukan kontrak tenaga kerja di negara-negara kurang berkembang, perusahaan-perusahaan multinasional yang berkewajiban untuk membayar upah hidup dan memastikan bahwa kondisi kerja yang lebih erat perkiraan yang berlaku di negara maju.

Dalam sebuah makalah yang banyak dicetak ulang dan anthologized, Ian Maitland (1997) berpendapat bahwa sweatshop merupakan bagi negara-negara kurang berkembang banyak yang penting pada anak tangga tangga untuk pembangunan ekonomi. Meski kecil dibandingkan dengan negara maju, upah yang dibayarkan di pabrik-pabrik perusahaan multinasional seperti Nike melayani melebihi, sering dengan margin lebar, yang berlaku dalam ekonomi sekitarnya. Hal yang sama berlaku kondisi kerja. Akibatnya, sweatshop adalah kekuatan lebih baik di negara-negara kurang berkembang di mana mereka muncul. Mereka menunjukkan kemampuan dari tenaga kerja lokal, melayani untuk meningkatkan upah lokal sebagai perusahaan lokal dan perusahaan multinasional lainnya bersaing untuk karyawan terbaik, dan melalui ekstra-pasar upah mereka membayar memfasilitasi tabungan pribadi dan pembentukan modal pembangunan ekonomi yang tergantung. Menuntut perusahaan multinasional membayar lebih, yang disebut hidup upah-yang umumnya berarti upah yang erat perkiraan yang berlaku di negara maju dunia-adalah untuk secara efektif menolak pekerja di dunia yang kurang berkembang kesempatan untuk bersaing di pasar tenaga kerja dunia. Untuk hasil dari upah layak wajib tidak sweatshop pekerja dibayar lebih banyak, tetapi perusahaan multinasional menjaga pabrik di tempat di mana upah pasar paralel hidup satu (biasanya negara maju). Ini menjanjikan untuk meninggalkan pekerja sweatshop bekerja untuk (lebih rendah) upah yang berlaku dan dalam (miskin) yang berlaku bahwa kondisi perekonomian lokal mereka, tidak ada perusahaan multinasional, menawarkan. Menurut Maitland, lawan kerja sweatshop bersalah karena memungkinkan sempurna menjadi musuh yang baik.

Maitland kritikus telah menjawab umumnya oleh bersengketa efek yang mengalir dari mandat upah hidup dan usulan-usulan lain untuk mengatasi tenaga kerja rodi. Denis Arnold dan Norman Bowie (2003), misalnya, berpendapat bahwa penghormatan Kantian bagi orang-orang menuntut pembayaran upah layak. Mereka mempertahankan bahwa penelitian upah minimum ekonom David Card dan Alan Krueger (1995) menunjukkan bahwa meningkatkan upah pekerja upah rendah tidak memiliki efek pengangguran yang Maitland memprediksi. Sebagai pekerja sweatshop mendapatkan upah yang biasanya di bawah orang-orang dari pekerja upah minimum US, ada kemungkinan bahwa mereka akan lolos efek pengangguran. Sama seperti analogi yang perusahaan (perusahaan negara, perusahaan-kontrak) yang lebih menarik tergantung pada bagaimana seseorang memahami ketersediaan relatif dan absolut keluar dari perusahaan, yang argumen sweatshop lebih menarik tergantung, setidaknya sebagian, pada ekonomi. Dimana studi Kartu dan Krueger cocok dalam tubuh lebih besar dari penelitian tentang upah minimum adalah masalah sengketa antara para ekonom. Bagaimana ekonom turun di atasnya akan memiliki implikasi untuk setidaknya satu, aspek penting dari perdebatan kerja sweatshop dalam etika bisnis.

5. Kritik

Percakapan utama dalam etika bisnis akademik difokuskan pada perusahaan, besar publik. Ini resep yang berutang terutama untuk filsafat politik normatif, bukan teori moral. Ini berbicara lebih untuk kebijakan publik terhadap bisnis (dan terutama besar, perusahaan publik) dan lembaga-lembaga kapitalisme daripada yang dilakukannya untuk perilaku bisnis yang etis, yaitu, apa yang seharusnya kita lakukan ketika seseorang melakukan bisnis.

Bahwa etika bisnis akademik difokuskan terutama pada kebijakan publik terhadap perusahaan besar dan lembaga-lembaga kapitalisme dapat dilihat dalam karakterisasi lapangan karena Salomo (1991). Salomo membedakan tiga tingkat analisis bisnis etika atau argumen, yang disebutnya sebagai mikro, makro, dan molar. Kekhawatiran tingkat mikro “aturan untuk pertukaran yang adil antara dua individu.” Keprihatinan tingkat makro “aturan kelembagaan atau budaya commerce untuk seluruh masyarakat” (‘dunia bisnis’). Tingkat molar (‘molar’ dari mol Latin, yang berarti ‘massa’) kekhawatiran “unit dasar perdagangan hari-korporasi” (1991: 359). Meskipun Salomo berhati-hati untuk menjelaskan dan mengartikulasikan pertanyaan sentral dari tingkat makro dan molar etika bisnis, mikro tingkat-tingkat di mana orang melakukan bisnis-bukankah disukai dengan perlakuan yang sama dalam pembahasannya. Etika makro tingkat bisnis Salomo alamat hubungan antara masyarakat politik dan kegiatan ekonomi. Ini “menjadi bagian dan paket dari pertanyaan-pertanyaan besar tentang keadilan, legitimasi, dan sifat masyarakat yang merupakan filsafat sosial dan politik” (1991: 359). Tingkat molar Nya adalah respon fakta bahwa, menurut Salomo, “pertanyaan-pertanyaan sentral dari etika bisnis cenderung malu-malu ditujukan pada direksi dan karyawan dari beberapa ribu orang atau lebih perusahaan yang begitu banyak aturan kehidupan komersial di seluruh dunia” ( 1991: 359).

Sebagai percakapan makro dan molar (percakapan yang jelas turunan dari filsafat politik normatif) mendominasi etika bisnis akademis, heran beberapa apa kontribusi yang khas adalah seharusnya dan apa yang termasuk pembenaran untuk itu (dan sering, membutuhkan itu) dalam bisnis kurikulum sekolah. Sebagian besar isi etika bisnis adalah perdebatan akademik, tergantung pada klaim sangat bisa diperdebatkan tentang keadilan, dan berpendapat untuk institusi tidak mungkin untuk menjadi orang-orang di mana orang-orang bisnis akan beroperasi. Akibatnya, ia mengatakan sedikit tentang apa yang harus dilakukan ketika melakukan bisnis daripada yang seharusnya atau diiklankan.

Kritik ini datang dalam varian yang lebih ringan dan kuat. Andrew Stark (1993) kesalahan etika bisnis akademik untuk penekanan yang berlebihan pada isu kebijakan publik dan tingkat atas pengambilan keputusan perusahaan. Ia menyebut, bukan untuk etika bisnis lebih terfokus pada keputusan sehari-hari, dan dilema dari manajer menengah. Kritik Stark adalah ringan karena ia mendukung umumnya fokus, perusahaan besar dan organisasi publik yang diperdagangkan, mencari hanya untuk membuat subyek lebih praktis dan bernada lebih ke tengah dan kurang untuk manajer tingkat atas. Joseph Heath (2006) menemukan pengurangan etika bisnis akademis dari semua masalah untuk pertempuran kepentingan pemangku kepentingan baik rabun dan menyesatkan. Sebagai gantinya, ia menyukai pendekatan metodologis yang melihat kegagalan pasar yang tidak diatur, bukan benturan kepentingan stakeholder, sebagai kesempatan utama untuk pembahasan etika dan pengendalian diri.

Dalam bentuk yang lebih kuat, kritik terhadap etika bisnis akademik dapat fokus pada relevannya jelas untuk sebagian besar orang bisnis di dunia. Bahwa mayoritas bekerja tidak untuk atau dengan (dan tentu saja tidak membawa) besar, perusahaan publik, namun mereka pasti terlibat dalam bisnis. Apakah dicirikan sebagai usaha mikro, usaha kecil, atau dalam beberapa cara lain, tubuh besar etika bisnis akademis memiliki sedikit untuk mengatakan tentang keadaan yang dihadapi oleh mayoritas itu. Meskipun secara konseptual etika bisnis mikro tingkat yang Salomo menulis berbicara kepada keadaan bahwa mayoritas seluruh dunia, dalam praktek bahwa mikro etika sedikit dikembangkan oleh dan perintah dari sedikit perhatian ahli etika bisnis akademik. Ditambatkan oleh CSR warisan, etika bisnis akademik muncul sebagai sebuah diskusi terfokus pada besar-besaran, Amerika Utara dan Eropa berbasis perusahaan, mungkin dengan sama skala besar berbasis di Asia termasuk perusahaan, juga. Kecuali sebagai objek potensial dari predasi oleh perusahaan skala besar, bisnis yang dilakukan di seluruh dunia dan bisnis yang dilakukan di luar, sektor publik-perusahaan besar diperdagangkan Amerika Utara, Eropa, dan Asia jatuh terutama di luar lingkup bidang itu. Dalam nada yang lebih metodologis, Nicholas Capaldi (2006) berpendapat bahwa kontribusi filsafat untuk etika bisnis perlu suatu bentuk penjelasan, bukan eksplorasi. Tujuannya harus untuk mengartikulasikan norma internal untuk dan melekat dalam praktek bisnis (seperti etika hukum tidak berkaitan dengan praktek hukum dan etika medis tidak sehubungan dengan praktek medis), daripada untuk mengirimkan celana atas nama lembaga ekonomi yang ideal disukai oleh akademisi universitas.


Tugas Etika Bisnis

TUGAS

ETIKA BISNIS

( Konsep dan Kasus )

Disusun Oleh :

  1. DINI OKTAVIANI ( 01108037 )
  2. TRYAS APRITANTINA ( 01108036 )
  3. HESTY APRILIA ( 01108028 )

 

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NAROTAMA

 

 

       

BAB I

ETIKA DAN BISNIS

    

Etika dan Bisnis

1.1  Hakikat Etika Bisnis

Menurut kamus, istilah etika memiliki beragam makna yang berbeda. Salah satu maknanya adalah: “ prinsip tingkah laku yang mengatur individu atau kelompok .” 10 Kadang kita menggunakan istilah etika personal, misalnya, ketika mengacu  pada aturan – aturan dalam lingkup dimana orang per orang menjalani kehidupan pribadinya. Kita menggunakan istilah etika akuntansi ketika mengacu pada seperangkat aturan yang mengatur tindakan professional akuntan.

Makna kedua- dan lebih penting- mengenai etika menurut kamus adalah: Etika adalah “ kajian moralitas “. Para ahli etika menggunakan istilah etika untuk mengacu terutama pada pengkajian moralitas, sama seperti ahli kimia menggunakan istilah kimia untuk mengacu pada pengkajian unsur – unsur subtansi kimiawi. Meskipun etika berkaitan dengan moralitas, namun tidak sama persis dengan moralitas. Etika adalah semacam penelaahan- baik aktivitas penelaahan maupun hasil-hasil penelaahan itu sendiri – sedangkan moralitas merupakan subjek.

Moralitas

Lalu apakah moralitas itu? Kita dapat mendefinisikan moralitas sebagai pedoman yang dimiliki individu atau kelompok mengenai apa itu benar dan salah, atau baik dan jahat. Untuk memperjelas apakah maksudnya, marilah kita melihat kasus konkret.

Beberapa tahun yang lalu, B.F. Goodrich, pemanufaktur komponen kendaraan pesawat terbang, memenangkan kontrak militer untuk mendesain, menguji dan memproduksi rem pesawat A7D, sebuah pesawat baru yang sedang didesain Angkatan Udara. Untuk mengonversi berat, Goodrich menjamin bahwa rem yang diproduksinya tidak melebihi berat 106 pound, terdiri atas empat piringan kecil atau “ rotor ,‘ dan mampu menghentikan pesawat dalam jarak tertentu. Kontrak tersebut secara potensial sangat menguntungkan bagi perusahaan sehingga para manajer sangat berminat untuk menciptakan rem yang “ bermutu “ yaitu dengan sukses dapat lolos tes dan mampu menghentikan pesawat seperti yang diharapkan. Kermit Vandivie, seorang karyawan Goodrich, mendapatkan tugas untuk bekerja sama dengan para insyinyur Goodrich untuk membuat laporan tentang tes rem tersebut, yang tidak akan dipersoalkan oleh pemerintah dan mungkin tidak perlu diulang. Namun saying, tulis Vandivier kemudian, ketika rem kecil itu diuji linings.”11 pada permukaan rotor berulang kali “ terhapus “ sebab “ tidak terdapat luas permukaan yang mencukupi untuk menghentikan pesawat sehinggga menyebabkan panas yang berlebih dan merusak lining .” Supervisornya, meskipun demikian, berkata kepadanya bahwa “ tidak peduli apa yang terjadi pada rem ketika diuji, kita tetap akan meloloskannya .” 12 Setelah beberapa tes dilakukan, Vandivierdiminta membuat laporan yang menyatakan bahwa rem tersebut telah lolos uji. Vandivier menjelaskan kepada supervisornya bahwa, “ laporan itu hanya mungkin dibuat dengan memanipulasi data tes,” yang ditimpali oleh supervisornya bahwa, dia sadar betul akan tuntutan yang harus dipenuhi, tetapi dia diperintahkan untuk membuat laporan tertulis tidak peduli bagaimana atau apa yang telah terjadi.”13 Dengan demikian, Vandivier harus memutuskan apakah dia ingin berpartisipasi dalam membuat laporan palsu.

Etika

Apakah etika itu? Etika merupakan ilmu yang mendalami standar moral perorangan dan standar moral masyarakat. Ia mempertanyakan bagaimana standar-standar diaplikasikan dalam kehidupan kita dan apakah standar ini masuk akal atau tidak masuk akal-standar yaitu, apakah didukung dengan penalaran yang bagus atau yang jelek.

Etika bukan hanya cara untuk memelajari moralitas. Ilmu-ilmu sosial semacam antropologi, sosiologi dan psikologi juga memelajari moralitas, namun melakukannya dengan cara yang sangat berbeda dari pendekatan moralitas yang merupakan ciri etika. Meskipun etika merupakan studi normatief mengenai etika, ilmu-ilmu social terlibat dalam studi deskriptif etika. Sebuah studi normatif merupakan penelusuran yang mencoba mencapai kesimpulan-kesimpulan normatif yaitu, kesimpulan tentang hal-hal yang baik dan buruk atau tentang tindakan apa yang benar atau salah. Ringkasnya, studi normatif bertujuan menemukan apa yang seharusnya.

Etika Bisnis

Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis.

Institusi yang paling berpengaruh di dalam masyarakat sekarang ini adalah institusi ekonomi. Institusi ini didesain untuk mencapai dua tujuan: (a) produksi barang dan jasa yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat, dan (b) distribusi barang dan jasa ke beragam anggota masyarakat.

Perusahaan bisnis merupakan institusi ekonomi yang utama yang digunakan orang dalam masyarakat modern untuk melaksanakan tugas memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa. Perusahaan merupakan struktur fundamental yang di dalamnya anggota masyarakat mengombinasikan sumber daya langkah  tanah, tenaga kerja, modal dan teknologimenjadi barang yang bergunadan perusahaan menyediakan saluran-saluran untuk mendistribusikan barang-barang dalam produk consumer, gaji karyawan, pengembalian investor dan pajak pemerintah. Pertambangan dan pemanufakturan, eceran, perbankan, pemasaran, pengiriman, asuransi, konstruksi dan iklan  semua merupakan bagian yang berbeda dari proses produktif dan distributive institusi bisnis modern.

 

Apakah Standar Moral Juga Diterapkan pada Korporasi, ataukah pada Individu?

Ada pandangan atas muncul masalah ini, yang extreme adalah padangan yang berpendapat bahwa, karna aturan yang mengikat, organisasi memperbolehkan kita untuk mengatakan bahwa korporasi bertindak sebagai individu dan memiliki “ tujuan yang disengaja “ atas apa yang mereka lakukan, kita juga dapat mengatakan mereka “ bertanggung jawab secara moral “ untuk tindakan mereka dan bahwa tindakan mereka adalah “ bermoral “ atau “ tidak bermoral “ dalam pengertian yang sama seperti apa yang dilakukan manusia.

 

Perusahaan Multi Nasional dan Etika Bisnis

Sebagian besar korporasi massa kini merupakan perusahaan multinasional : Perusahaan-perusahaan yang menjalankan pemanufakturan, pemasaran, jasa dan operasi administrative dibanyak negara.Sebenarnya, secara virtual 500 korporasi industry terbesar Amerika Serikat menjalankan operasi dilebih dari satu negara. Karena beoperasi di Negara Negara yang berbeda,korporasi multinasional semacam itu menghadapi sejumlah permasalahan etis yang layak mendapatkan penjelasan khusus.

Dengan kehadirannya di selurh dunia, korporasi multinasional cenderung menjadi sangat besar: mengambil modal, bahan mentah, dan tenaga kerja dari manapun di dunia yang murah, ahli dan mencukupi, dan menggabungkan serta memasarkan produk mereka di Negara mana pun yang menawarkan keuntungan usaha dan pasar terbuka.

Apakah Standar Moral yang Sama Diterapkan untuk Perusahaan Multinasional di Semua Tempat?

Relativisme etis adalah teori bahwa, karena masyarakat yang berbeda memiliki keyainan etis yang berbeda memiliki keyakinan etis yang berbeda, tidak ada cara yang rasioanal untuk menentukan apakah orang dari masyarakat ini atau itu percaya bahwa tindakan itu secara moral benar atau salah. Dengan kata lain, relativesme moral adalah pandangan bahwa tidak ada standar etis yang secara absolute benar dan yang diterapkan atau harus diterapkan terhadap perusahaan atau orang dari semua masyarakat. Di samping itu, relativisme percaya bahwa sesuatu kadang-kadang benar bagi orang atau perusahaan di suatu masyarakat tertentujika sesuai dengan standar moral mereka, dan salah bagi mereka jika melanggar standarmoral mereka.

 

Teknologi dan Etika Bisnis

Teknologi terdiri atas metode, proses, dan alat yang ditemukan manusia untuk memanipulasi lingkungan mereka. Sejauh yang tidak pernah direalisasikan dalam sejarah, bisnis kontemporer secara terus menerus dan radikal diubah oleh evolusi teknologi baru yang cepat yang memunculkan persoalan etis baru bagi bisnis.

Bukan pertama kalinya bahwa teknologi baru mempunyai dampak revolusioner terhadap bisnis dan masyarakat. Beberapa ribu tahun yang lalu, selama masa yang disebut Revolusi Agrikultur, manusia mengembangkan teknologi pertanian yang memungkinkan mereka berhenti mengandalkan perburuan  dan keuntungan berburu. Perkembangan Moral dan Penalaran Moral

      Kami telah mengatakan bahwa etika adalah studi tentang moralitas dan bahwa seseorang mulai menjalakan etika ketika dia mulai melihat standar moral yang telah diserap dari keluarga, gereja, teman, dan masyarakat dan mulai bertanya apakah standar itu rasional atau tidak rasional dan apakah standar itu menyatakan situasi dan isu-isu.

Perkembangan Moral

Kami kadangkala mengasumsikan bahwa nilai seseoarang dibentuk selama masa kanak-kanak dan tidak berubah itu. Kenyataannya, sebagian besar riset psikologi, juga pengalaman moral seseoarang, menunjukkan bahwa ketika seseoarang dewasa, mereka mengubah nilai mereka dengan cara yang sangat mendalam dan mendasar. Seperti kemampuan fisik orang, kemampuan emosional dan kognitif berkembang sejalan dengan usia mereka, demikian juga kemampuan mereka untuk menghadapiisu moral yang berkembang sepanjang hidup mereka.

Ada banyak riset psikologi yang memperlihatkan bahwa pandangan moral seseorang kurang lebih berkembang seperti itu. Psikolog Lawrence Kohlberg, misalnya, yang mempelopori riset dalam bidang ini menyimpulkan berdasarkan riset selama lebih dari 20 tahun bahwa ada enam tingkatan yang teridentifikasi dalam perkembangan kemampuan moralseseoarang untuk berhadapan dengan isu-isu moral. Urutan enam tahapan dapat disimpulkan sebagai berikut:

      Level Satu: Tahap Prakonvensional

                  Tahap Satu: Orientasi Hukuman dan Ketaatan

Tahap Dua: Orientasi Instrumen dan Relativitas

      Level Dua: Tahap Konvensional

                  Tahap Tiga: Orientasi Kesesuaiaan Interpersonal

Tahap Empat: Orientasi Hukum dan Keteraturan

      Level Tiga: Tahap Postkonvensional, Otonom, atau Berprinsip

                  Tahap Lima: Orientasi Kontrak Sosial

Tahap Enam : Orientasi Prinsip  Etis Universal

 

 

 

Penalaran Moral

Penalaran moral mengacu pada proses penalaran di mana perilaku, institusi, atau kebijakan dinilai sesuai atau melangggar standar moral. Penalaran moral selalu melibatkan dua komponen mendasar: (a) pemahaman yang telah dituntut, dilarang, dinilai atau disalahkan oleh standar moral yang masuk akal; dan (b) bukti atau informasi yang menunjukkan bahwa orang, kebijakan, isntitusi, atau perilaku tertentu mempunyai cirri-ciristandar moral yang menuntut, melarang, menilai atau menyalahkan. Secara skematis, penalaran moral atau etis biasanyamempunyai semacam struktur yang ditunjukkan oleh Gambar 1.1

 

 

STANDAR MORAL

Informasi factual yang berkaitan dengan kebijakan, institusi, atau tingkah lakuyang dipertimbangkan.

Penilaian moral atas kebenaran atau kesalahan kebijakan, institusi,dan perilaku.

     

 

 

 

Menganalisis Penalaran Moral

Ada beragam kriteria yang digunakan para ahli etika untuk mengevaluasi kelayakan penalaran moral. Pertama dan terutama, penalaran moral harus logis. Analisis penalaran moral menuntut logika argumen yang digunakan untuk menyusun penilaian moral telah diteliti secara ketat, asumsi moral dan faktual yang tidak dikatakan telah dibuat secara eksplisit, dan baik asumsi maupun premis-premisnya diperlihatkan dan terbuka terhadap kritik.

Kedua, bukti factual yang dikutip untuk mendukung penilaian harus akurat, relevan, dan lengkap. Misalnya, ilustrasi penalaran moral mengutip sejumlah statistik (“ Sementara orang Negro menyumbangkan 11% tenaga kerja negara, mereka mengisi 6% pekerjaan professional dan teknis Negara 3%…”) dan hubungan ( orang non kulit putihmenyumbangkan tenaga kerja murah yang memungkinkan orang lain hidup berkecukupan) yang tampaknya ada di Amerika.

Ketiga, standar moral yang melibatkan penalaran moral seseorang harus konsisten. Standar-standar itu harus konsisten satu sama lain dan dengan standar dan keyakinan lain yang diyakini seseorang. Inkonsistensi antar standar moral seseorang dapat disingkap dan dikoreksi dengan mencermati situasi di mana standar moral tersebut menghadapi hal-hal yang bertentangan. Andaikan saya yakin bahwa (1) adalah salah tidak menaati majikan yang secara kontrak sudah saya setujui untuk ditaati, dan saya yakin bahwa (2) adalah salah membantu seseorang yang membahayakan keselamatan orang-orang tidak berdosa.

 

1.2        Argumen yang Mendukung dan yang Menentang Etika Bisnis

Kami telah mendiskripsikan etika bisnis sebagai proses mengevaluasi secara rasional standar moral kita dan menerapkannya pada lingkup bisnis. Namun demikian, banyak orang mengajukan keberatan terhadap ide dasar penerapan standar moral dalam aktivitas bisnis.

Tiga Keberatan atas Penerapan Etika ke dalam Bisnis

Pertama, beberapa berpendapat bahwa di pasar bebas kompetitif yang sempurna, pencarian keuntungan dengan sendirinya menekan bahwa anggota masyarakat berfungsi dengan cara-cara yang paling menguntungkan secara social.

Kedua, kadang argumen diajukan untuk menunjukkan bahwa manajer bisnis hendaknya berfokus mengejar keuntungan perusahaan mereka dan mengabaikan pertimbangan yang etis.

Ketiga, argumen ditegakkan untuk menentang penerapan etika kedalam bisnis. Ada keberatan bahwa untuk menjadi etis cukuplah bagi orang – orang bisnis sekedar mentaati hokum: Etika bisnis pada dasarnya adalah mentaati hokum. Misalnya, ketika seorang akuntan diminta untuk mempersiapkan laporan etika bisnis untuk dewan direksi 7-Eleven Stores, laporannyatidak memasukkan pernyataan bahwa manajer took berusaha menyuap petugas pajak New York. Ketika ditanya mengapa usaha penyuapan tersebut tidak dimasukkan dalam laporan, dia menjawab bahwa dia tidak merasa kejadian itu tidak etis karena kejadian itu bukan illegal, yang menyiratkan bahwa tidak legal dan tidak etis itu sama saja.

Kasus Etika dalam Bisnis

Kita telah melihat beberapa argument yang mencoba mempertahankan bahwa etika hendaknya tidak diterapakan dalam bisnis dan ternyata mereka semua menginginkannya. Apakah ada yang dapat dikatakan untuk pendapat yang sebaliknya bahwa etika hendaknya diterapkan dalam bisnis? Salah satu cara berpendapat bahwa etika seharusnya diterapkan dalam bisnis dengan menunjukkan bahwa etika mengatur semua aktivitasmanusia yang disengaja; dank arena bisnis merupakan aktifitas manusia yang disengaja, etika hendaknya juga berperan dalam bisnis.

Argumen lain untuk pandangan bahwa etika hendaknya menjadi bagian dari bisnis menunjukkan bahwa aktivitas bisnis, seperti aktivitas manusia lainnya, tidak dapat eksis kecuali orang yang terlibat dalam bisnis dan komunitas sekitarnya taat terhadap standar minimal etika.

Cara persuasif lain berpendapat bahwa etika hendaknya diterapkan dalam bisnis adalah dengan menunjukkan bahwa pertimbangan etika konsisten dengan tujuan bisnis, khususnya dengan pencarian keuntungan.

Ada banyak kesulitan dalam upaya memelajari perusahaan yang etis lebih menguntungkan daripada perusahaan yang tidak etis. Ada banyak cara yang berbeda mendefinisikan etis,banyak cara yang berbeda mengukur keuntungan, banyak cara yang berbeda untuk memutuskan tindakan siapa yang dianggap tindakan perusahaan, banyak factor yang berbeda yang memengaruhi keuntungan perusahaan, dan banyak dimensi yang berbeda yang dapat diperbandingkan dalam perusahaan. Disamping kesulitan-kesulitan tersebut, beberapa studi telah meneliti apakah profitabilitas berkorelasi dengan perilaku etis, hasilnya berkombinasi.

Apakah ada alasan lain untuk berpikir bahwa etika hendaknya diterapkan dalam bisnis? Coba pertimbangan argumen yang didasarkan pada dilema seorang tahanan. Dilema sang napi merupakan situasi di mana dua pihak masing-masing dihadapkan pada sebuah pilihan diantara dua opsi: Bekerja sama dengan pihak lain atau tidak. Jika kedua belah pihak bekerja sama, mereka akan mendapatkan keuntungan. Cerita yang dinamakan dilema tahanan ini merupakan ilustrasi yang bagus tentang dilema.

 

1.3        Tanggung Jawab dan Kesalahan Moral

Mulai sekarang,diskusi kita berfokus pada penilaian tentang benar dan salah dan tentang baik dan jahat. Penalaran moral, dengan demikian, kadang diarahkan kepada jenis penilaianyang berkaitan namun berbeda: menentukan apakah seseorang bertanggung jawab atau dapat disalahkan karena melakukan sesuatu yang salah atau merugikan orang lain. Penilaian tentang tanggung jawab moral seseorang atau kerugian yang ditimbulkannya merupakan penilaian tentang sejauh mana seseoarang pantas disalahkan atau dihukum, atau harus membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Misalnya, jika seorang majikan dengan sengaja merugikan kesehatan karyawannya, kita akan menilai majikan itu bertanggung jawab secara moral terhadap mereka yang dirugikan. Kita dapat mengatakan bahwa majikan disalahkan karena kerugian itu dan mungkin pantas mendapatkan hukuman dan memberikan kompensasi kepada korban.

 

Tanggung Jawab Korporasi

Di dalam  korporasi modern, tanggung jawab atas tindakan korporasi sering didistribusikan kepada sejumlah pihak yang bekerja sama. Misalnya, sebuah tim manajer mendesain sebuah mobil, tim lain mengujinya, dan tim ketiga membuatnya, satu orang member perintah, member saranatau memastikan sesuatu, yang lainnya melaksanakan perintah, saran dan kepastian tersebut satu kelompok membohongi pembeli dan kelompok lainnya tahu namun diam-diam menikmati keuntungannya, satu orang menunjukkan caranya dan orang yang lain melaksanakannya, satu kelompok melakukan kesalahan dan kelompok lainnya menyembunyikan kesalahan itu. Variasi kerja sama itu tanpa ujung.

 

Tanggung Jawab Bawahan

      Dalam sebuah korporasi, karyawan sering bertindak berdasarkan perintah atasan mereka. Korporasi biasanya memiliki struktur otoritas hierarkis di mana perintah dan arahan berlangsung dari struktur yang lebih tinggi ke beragam agen pada level yang lebih rendah. Seorang wakil direktur mengatakan kepada beberapa manajer madya bahwa mereka  harus mencapai tujuan produksi tertentu dan para manajer menengah berusaha untuk mencapainya. Siapakah yang secara moral bertanggung jawab ketika seorang atasan memerintahkan bawahannya untuk melaksanakan tindakan yang mereka ketahui salah?

Orang berpendapat bahwa ketika seorang bawahan bertindak sesuai dengan perintah atasannya yang sah, dia dibebaskan dari tanggung jawab atas tindakan yang keliru, bahkan jika bawahan adalah agen yang melakukannya. Misalnya, para manajer pabrik semikonduktor nasional memerintahkan karyawannya untuk menulis laporan pemerintah yang secara bohong menyatakan bahwa komponen komputer tertentu yang dijual kepada pemerintah menjalani uji kelayakan.

 

 

BAB II

PRINSIP – PRINSIP ETIS DALAM BISNIS

2.1 Utilitarianisme: Menimbang Biaya dan Keuntungan Sosial

           Pendekatan ini kadang disebut pendekatan konsekuensialis dan kadang disebut juga pendekatan utilitarian. Untuk melihat lebih dekat pada pendekatan ini, mari kita memelajari sebuah situasi dimana pendekatan ini menjadi pertimbangan dasar dalam membuat sebuah keputusan bisnis yang memiliki pengaruh dramastis pada kehidupan banyak orang.

Pada awal tahun 1960-an, posisi Ford di pasar mobil mengalami penurunan besar akibat persaingan dari produsen mobil luar negeri, khususnya dari perusahaan-perusahaan Jepang yang memproduksi mobil-mobil kecil dan hemat bahan bakar. Lee Iaccoca, direktur Ford waktu itu, berusaha mati-matian untuk memperoleh kembali pangsa pasar mobil. Strateginya difokuskan pada proses desain, pemanufakturan, dan penjualan yang cepat atas mobil baru,’Pinto’. Pinto adalah adalah sebuah mobil murah dengan berat kurang dari 2000 pon, dan harganya tidak lebih dari $2000, serta dipasarkan dalam waktu 2 tahun ( tidak 4 tahun seperti biasanya).

Namun manajer Ford memutuskan untuk tetap memproduksi Pinto karena beberapa alas an. Pertama, desain mobil ini memenuhi semua standar hukum dan peraturan pemerintah. Pada saat itu, peraturan pemerintah mensyaratkanagar tangki bahan bakar tetap dalam keadaan utuh meskipun mobil ditabrak dari belakang dengan kecepatan kurang dari 20 mil per jam. Kedua, manajer Ford merasa bahwa mobil ini memiliki tingkat keamanan yang sebanding dengan mobil-mobil yang diproduksi perusahaan lain. Ketiga, menurut studi biaya-keuntungan internal yang dilakukan oleh Ford, biaya modifikasi Pinto tidak bisa ditutupi oleh keuntungan yang diraih. Studi tersebut menunjukkan bahwa modifikasi tangki bahan bakar untuk 12,5 juta mobil yang akan diproduksi adalah $137 juta, dengan biaya $11 per mobil:

 

 

Biaya:

                       $ 11 x $ 12,5 juta mobil = $ 137 juta.

Namun demikian, data-data statistic menunjukkan bahwa modifikasi tersebut akan mampu mencegah 180 kematian akibat terbakar, 180 korban luka berat, dan 2100 kendaraan yang terbakar. Pada saat itu, pemerintah secara resmi memperkirakan nilai nyawa mausia sebesar $200.000, perusahaan asuransi memberikan nilai kerugian akibat luka bakar serius sebesar $67.000, dan nilai rata-rata untuk mobil kecil adalah $700. Jadi, menurut perhitungan, keuntungan dari modifikasi dalam kaitannya dengan pencegahan kerugian adalah sebesar $49,15 juta:

 

 

Keuntungan:

                  ( 180 kematian x $200  ) + ( 180 korban luka x $67.000 ) + ( 2.100    kendaraan x $700 ) = $49,15 juta

Jadi, modifikasi yang akhirnya membebankan biaya pada konsumen sebesar $137 (karena biaya modifikasi ditambahkan pada harga mobil) hanya mampu mencegah kerugian konsumen senilai $49,15 juta. Tidak benar, menurut hasil studi tersebut, bila kita membuang uang masyarakat sebanyak $ 137 juta untuk memperoleh keuntungan senilai hanya $49,15 juta.

 

Utilitarianisme Tradisional

      Secara singkat, prinsip utilitarian menyatakan bahwa:

Suatu tindakan dianggap benar dari sudut pandang etis jika dan hanya jika jumlah total utilitas yang dihasilkan dari tindakan tersebut lebih besar dari jumlah utilitas total yang dihasilkan oleh tindakan lain yang dapat dilakukan.

Masalah Pengukuran

      Satu rangkaian masalah dalam kaitannya dengan utilitarianisme terfokus pada hambatan-hambatan yang dihadapi saat menilai atau mengukur utilitas. Salah satunya adalah bagaimana nilai utilitas dari berbagai tindakan yang berbeda pada orang-orang yang berbeda dapat diukur dan diperbandingkan seperti yang dinyatakan dalam utilitarianisme? Misalkan saya dan Anda sama-sama menikmati pekerjaan; Bagaimana kita bisa menentukan apakah utilitas yang Anda peroleh dari suatu pekerjaan lebih besar atau lebih kecil dibandingkan utilitas yang saya peroleh? Setiap orang mungkin merasa yakin bahwa dia bisa memperoleh keuntungan paling besar dari suatu pekerjaan, namun karena kita tidak dapat menjadi orang lain, maka penilaian ini tidak memiliki dasar objektif.

 

Tanggapan Utilitarian Terhadap Masalah Penilaian

      Para pendukung utilitarianisme memberikan sejumlah tanggapan untuk menghadapi keberatan-keberatan yang muncul.

Pertama, kaum utilitarian menyatakan bahwa, meskipun utilitarianisme idealnya masyarakat penilaian-penilaian yang akurat dan dapat dikuantifikasikan atas biaya dan keuntungan, namun persyaratan ini dapat diperlonggar jika penilaian seperti itu tidak dapat dilakukan.

Masalah Hak dan Keadilan

      Hambatan utama utilitarianisme, menurut beberapa kritikus adalah prinsip tersebut tidak mampu menghadapi dua jenis permasalahan moral: masalah yang berkaitan dengan hak dan yang berkaitan dengan keadilan. Ada beberapa contoh yang dapat dipakai untuk menggambarkan kritik-kritik yang diajukan pada pandangan utilitarian.

Pertama, misalkan saja paman Anda menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan menyakitkan  dan dia merasa sangat tidak bahagia namun juga tidak ingin mati.

Kedua, utilitarianisme juga bisa salah, menurut para kritikus, apabila diterapkan pada situasi-situasi yang berkaitan dengan keadilan sosial. Sebagai contoh, misalkan upah subsistensi memaksa sekelompokpekerja pendatang untuk tetap melaksanakan pekerjaan yang paling tidak diinginkan dalam bidang pertanian dalam sebuah perekonomian, namun menghasilkan tingkat kepuasan yang sangat tinggi bagi mayoritas masyarakat karena kelompak mayoritas tersebut menikmati barang-barang produksi hasil pertanian yang murah dn memungkinkan mereka untuk memenuhi keinginan-keinginan lain.

 

Tanggapan Utilitarian Terhadap Pertimbangan Hak dan Keadilan

      Untuk menangani keberatan dalam contoh-contoh yang diajukan oleh para kritikus utilitarianisme tradisioanl, kaum utilitarian mengajukan satu versi utilitarianisme alternative yang cukup penting dan berpengaruh, yang disebut rule- utilitarianism (peraturan utilitarianisme). Strategi dasar dari rule-utilitarian adalah membatasi analisis utilitarian hanya pada evaluasi atas peraturan-peraturan moral. Menurut rule-utilitarian, saat menentukan apakah suatu tindakan dianggap etis, kita tidak perlu mempertanyakan apakah tindakan tersebut akan memberikan nilai utilitas paling besar. Sebaliknya, kita perlu mempertanyakan apakah tindakan tersebut diwajibkan oleh peraturan moral yang harus dipatuhi oleh semua orang. Jika benar, maka kita perlu melakukannya.

Jadi, teori rule-utilitarian memiliki dua bagian yang dapat kita ringkas dalam dua prinsip berikut:

  1. I.       Suatu tindakan dianggap benar dari sudut pandang etis jika dan hanya jika tindakan tersebut dinyatakan dalam peraturan moral yang benar.
  2. II.    Sebuah peraturan moral dikatakan benar jika dan hanya jika jumlah utilitas total yang dihasilkannya; jika semua orang yang mengikuti peraturan tersebut lebih besar dari jumlah utilitas total yang diperoleh; jika semua orang mengikuti peraturan moral alternative lainnnya.

 

2.1  Hak dan Kewajiban

Pada bulan April 2000, para eksekutif Microsoft, perusahaan perangkat lunak terbesar di dunia, dihadapkan pada sekelompok pemegang saham yang merasa prihatin dengan operasi perusahaan di Cina dan meminta para pemegang saham lainnya untuk mendesak Microsoft agar lebih menghormati hak-hak asasi manusia. Pada tahun 1999, U.S. State Departement melaporkan bahwa catatan HAM Cina semakin memburuk pada tahun 1988 dan bahwa pemerintah terus menekan hak pekerja dan tenaga kerja paksa tetap menjadi masalah. Sebelumnya, pada tahun 1994, Kementerian Tenaga Kerja Cina mengeluarkan Peraturan Penanganan Tenaga Kerja di Perusahaan Asing yang mencakup sejumlah hak. Peraturan-peraturan ini mengakui hak pekerja untuk melakukan tawar menawar secara kolektif, tapi hanya melalui serikat pekerja yang pembentukannya disetujui oleh pemerintah Cina. Jika lebih dari separuh pemegang saham yang mendukungnya, maka perusahaan wajib menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia berikut ini:

  1. Tidak ada barang atau produk dari fasilitas perusahaan atau pemasok yang dihasilkan dengan menggunakan tenaga kerja terikat, tenaga kerja paksa di kampong penjara, atau sebagai bagian dari program pembentukan kembali atau pendidikan kembali melalui kerja.
  2. Fasilitas dan pemasok wajib memberikan upah yang mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar para pekerja, dan juga jam kerja yang adil dan layak.
  3. Fasilitas dan pemasok berkewajiban melarang penggunaan hukuman badan serta perlakuan kasar secara fisik, verbal, ataupun pelecehan seksual terhadap pekerja.
  4. Fasilitas dan pemasok boleh menggunakan metode yang tidak berpengaruh negative terhadap keamanan kerja dan kesehatan para pekerja.
  5. Fasilitas dan pemasok tidak boleh meminta bantuan polisi atau militer untuk mencegah pekerja melakukan hak-hak mereka.

 

Konsep Hak

      Secara umum, hak adalah klaim atau kepemilikan individu atau sesuatu. Seseorang dikatakan memiliki hak jika dia memiliki klaim untuk melakukan tindakan dalam suatu cara tertentu atau jika orang lain berkewajiban melakukan tindakan dalam suatu cara tertentu kepadanya.

Hak juga berasal dari sistem standar moral yang tidak bergantung pada sistem hokum tertentu. Hak untuk bekerja, misalnya, tidak dijamin dalam Konstitusi Amerika, namun banyak yang menyatakan bahwa ini adalah hak yang dimiliki oleh semua manusia.

 

 

Hak merupakan sebuah sarana atau cara yang penting dan bertujuan agar memungkinkan Individu untuk memilih dengan bebas apa pun kepentingan atau aktivitas mereka dan melindungi pilihan-pilihan mereka.

 

Hak Negatif dan Positif

      Sejumlah hak yang disebut hak negative dapat digambarkan dari fakta bahwa hak-hak yang termasuk di dalamnya dapat didefinisikan sepenuhnya dalam kaitannya dengan kewajiban orang lain untuk tidak ikut campur dalam aktivitas-aktivitas tertentu dari orang yang memiliki hak tersebut. Contohnya, jika saya memiliki hak privasi, ini berarti semua orang, termasuk atasan saya, berkewajiban tidak ikut campur dalam urusan atau aktivitas-aktivitas pribadi saya.

Sebaliknya, hak positif tidak hanya memberikan kewajiban negative, namun juga mengimplikasikan bahwa pihak lain (tidak selalu jelas siapa mereka) memiliki kewajiban positif pada si pemilik hak untuk memberikan apa yang dia perlukan untuk dengan bebas mencari atau mengejar kepentingan-kepentingannya. Contohnya, jika saya punya hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, maka ini tidak hanya berarti orang lain tidak boleh ikut campur namun juga berarti jika saya tidak bisa memperoleh penghasilan yang layak, maka harus ada pihak lain (mungkin pemerintah) yang wajib memberikan pekerjaan dengan penghasilan yang layak.

 

Hak dan Kewajiban Kontraktual

      Hak dan Kewajiban kontraktual (kadang disebut juga hak dan kewajiban khusus atau tugas khusus) adalah hak terbatas dan kewajiban korelatif yang muncul saat seseorang membuat perjanjian dengan orang lain. Contohnya, jika saya setuju untuk melakukan sesuatu bagi Anda, maka Anda berhak atas apa yang saya lakukan: Anda memperoleh hak kontraktual atas apapun yang saya janjikan, dan saya memiliki kewajiban kontraktual untuk melaksanakan sesuatu seperti yang saya janjikan.

Aturan-aturan etis apa yang membatasi perjanjian kontrak? Sistem peraturan yang mendasari hak dan kewajiban kontraktual secara umum diinterpretasikan mencakup sejumlah batasan moral:

  1. Kedua belah pihak dalam kontrak harus memahami sepenuhnya sifat dari perjanjian yang mereka buat.
  2. Kedua belah pihak dilarang mengubah fakta paerjanjian kontraktual dengan sengaja.
  3. Kedua belah pihak dalam kontrak tidak boleh menandatangani perjanjian karena paksaan atau ancaman.
  4. Perjanjian kontrak tidak boleh mewajibkan kedua belah pihak untuk melakukan tindakan-tindakan yang amoral.

 

2.3  Keadilan dan Kesamaan

Pertentangan antar individu dalam bisnis sering dikaitkan dengan masalah keadilan dan kewajaran/kesamaan. Hal ini terjadi, saat seseorang menuduh orang lain melakukan diskriminasi terhadapnya, menunjukkan sikap berat sebelah, atau tidak memperoleh bagian yang wajar/sama dari beban yang ditanggungnya dalam suatu perjanjian kerja sama. Penyelesaian masalah seperti ini kerap kali mengharuskan kita membandingkan dan menimbang klaim-klaim yang saling bertentangan dari masing-masing pihak serta mencari keseimbangannya. Keadilan dan kewajaran pada dasarnya bersifat kooperatif.

 

Keadilan Distributif

Masalah-masalah tentang keadilan distributive muncul bila ada orang-orang tertentu yang memiliki perbedaan klaim atas keuntungan dan beban dalam masyarakat, dan semua klaim mereka tidak bisa dipenuhi. Contoh kasus utamanya adalah saat terjadi kelangkaan misalnya, pekerjaan, makanan, perumahan, perawatan kesehatan, penghasilan, dan kesehatan bila dibandingkan dengan jumlah individu yang membutuhkannya.

 

2.4  Etika Memberi Perhatian

Parsialitas dan Perhatian

Pendekatan-pendekatan etika yang telah kita lihat semuanya mengasumsikan bahwa etika haruslah imparsial dan dengan demikian semua hubungan khusus antara seseorang dengan individu tertentu, misalnya anggota keluarga, teman, atau pegawai, harus dikesampingkan saat menentukan apa yang harus dia lakukan. Dalam hal ini, etika perhatian menekankan pada dua persyaratan moral:

  1. Kita hidup dalam suatu rangkaian hubungan dan wajib mempertahankan serta mengembangkan hubungan yang konkret dan bernilai dengan orang lain.
  2. Kita memberikan perhatian khusus pada orang-orang yang menjalin hubungan baik dengan kita dengan cara memerhatikan kebutuhan, nilai, keinginan, dan keberadaan mereka dari perspektif pribadi mereka sendiri, dan dengan memberikan tanggapan secara positif pada kebutuhan, nilai, keinginan, dan keberadaan orang-orang yang membutuhkan dan bergantung pada perhatian kita/.

 

2.5  Memadukan Utilitas, Hak, Keadilan, dan Perhatian

Dalam tiga bagian terakhir kita telah membahas empat jenis standar moral yang saat ini menjadi dasar dari sebagian besar penilaian moral kita serta yang mendorong kita untuk memasukkan sejumlah pertimbangan yang berbeda dalam penalaran moral kita. Standar utilitarian wajib digunakan saat kita tidak memiliki sumber daya yang mampu memenuhi tujjuan atau kebutuhan semua orang, dimana kita didorong untuk mempertimbangkan keuntungan dan biaya social dari suatu tindakan (atau kebijakan atau institusi) dalam mncapai tujuan-tujuan tertentu.

Penilaian moral kita sebagian juga didasarkan pada standar-standar yang menunjukkan bagaimana individu harus diperlakukan atau dihargai. Jenis standar moral ini wajib kita gunakan bila tindakan dan kebijakan yang akan kita akan ambil sangat berpengaruh pada kesejahteraan dan kebebasan mereka. Penalaran moral semacam ini mencakup pertimbangan tentang apakah suatu perilaku dianggap menghargai hak asasi individu yang bersangkutan dan apakah perilaku tersebut konsisten dengan kewajiban-kewajiban yang kita terima secara sukarela dalam perjanjian.

 

2.6  Prinsip Moral Alternatif : Etika Kebaikan

Kebaikan moral merupakan sebuah kecenderungan yang dinilai sebagai bagian dari karakter manusia yang secara moral baik dan ditunjukkan dalam kebiasaan dan perilakunya, seseorang dikatakan memiliki kebaikan moral bila dia berperilaku dengan penalaran, perasaan, dan keinginan-keinginan yang menjadi karakteristik dari seseorang yang secara moral baik. Kejujuran, misalnya, dinilai sebagai suatu cirri karakter dari seorang yang secara moral baik. Seseorang dikatakan jujur bila dia biasa mengatakan kebenaran dan melakukannya karena dia percaya bahwa mengatakan kebenaran adalah tindakan yang baik, merasa senang saat dia mengatakan kebenaran, dan merasa gelisah saat berbohong, dan selalu ingin mengatakan kebenaran demi kebenaran itu sendiri dan arti pentingnya dalam komunikasi manusia.

 

2.7  Moralitas dalam Konteks Internasional

Dalam Bab I kita telah mencatat bahwa perusahaan-perusahaan multinasional menjalankan operasi di Negara-negara yang peraturan hukum, adat kebiasaan, tingkat perkembangan dan pemahaman budayanya kadang sangat berbeda dengan Negara asal. Perbedaan-perbedaan ini, menurut kami, bukan merupakan pembenaran yang memadai bagi teori relativisme etis. Bagaimana prinsip-prinsip moral utilitarian, hak, keadilan, dan perhatian diterapkan di Negara-negara lain yang dalam banyak hal berbeda jauh dari kita?

Sebagai contoh, hokum dan peraturan pemerintah yang berlaku di Amerika, menurut para manajer di Dow Chemical Company, sangat berbeda dengan yang ada ada di Meksiko dan Negara-negara lain. Masalah standar keselamatan kerja dan pengamanan dalam menangani bahan-bahan beracun dan bahaya lain sangat eksplisit dan ketat di Amerika, sementara di Meksiko masih samar, longgar atau bahkan tidak ada sama sekali.

 

 

 

 

BAB III

SISTEM BISNIS

Perekonomian Amerika selama deKade-dekade abad ke-20 mengalami sejumlah guncangan berat, karena menurunnya kemampuan bersaing dengan Negara-Negara lain dalam pasar-pasar penting. Dampak yang terjadi termasuk penurunan produktivitas (misalnya : dalam industry tekstil, mobil, dan baja), angka penganguran tinggi, kenaikan persaingan internasional (khususnya dari jepang). Tantangan-tantangan terhadap perekonomian internasional amerika memunculkan pedebatan nasional tentang kebutuhan akan “kebijakn industry baru” yang mampu memperkuat industry domestic agar dapat bersaing dengan baik di luar negeri.

Kontroversi seputar “kebijakan industry” hanyalah salah satu dari episode besar perdebatan tentang sistem bisnis Amerika yang telah berlangsung selama berabad-abad. Menganalisa argument-argumen pasar bebas dan pemerintah berarti kita menganalisis apa yang disebut oleh para sosiolog sebagai ideologi. Ideologi adalah sebuah sistem keyakinan normatif yang dimiliki para anggota kelompok sosial tertentu.

Sistem Pasar VS Sistem Perintah

Pasar bertujuan menyelesaikan masalah-masalah ekonomi dasar yang dihadapai semua masyarakat : mengoordinasi berbagai aktivitas ekonomi dari para anggota masyarakat. Alternatif sistem perintah ini adalah sistem “pasar bebas” adalah semua perusahaan yang masing-masing dimiliki oleh individu yang berbeda dan mencari keuntungan dengan cara yang berbeda membuat keputusan atas apa yang akan mereka produksi dan bagaimana memproduksinya.

 

Dalam system pasar bebas murni, tidak ada batasan apapun yang bisa dimiliki seseorang dan apa yang boleh dilakukan dengan property yang dimilikinya, atau apa saja pertukaran yang boleh dilakukannya. Berikut ini adalah beberapa pendapat mengenai argumen sistem pasar :

  1. Pasar Bebas dan Hak Menurut John Locke

Salah satu pernyataan yang mendukung system pasar tak teregulasi adalah manusia memiliki “hak-hak alami” tertentu yang hanya dapat dipertahankan melalui sistem pasar bebas. Dua hak alami yang dilindungi system pasar bebas adalah hak atas kebebasan dan hak atas property pribadi.

Menurut Locke, hukum alam “mengajarkan” setiap manusia bahwa memiliki hak atas kebebasan, dengan demikian “tidak ada seoarng pun boleh dilepaskan dari keadaan alami ini dan tunduk pada kekuasaan politik orang lain tanpa persetujuan.

Kritik atas hak Locke

Para kritikus atas pandangan locke tentang pasar bebas memfokuskan argument mereka pada empat kelemahan utama pandangan Locke :

  1. Asumsi bahwa individu memiliki “hak alami” seperti yang dinyatakan oleh Locke.
  2. Konflik antara hak negative dan hak positif
  3. Konflik antara hak menurut Locke dengan prinsip-prinsip keadilan
  4. Asumsi individualistik yang dibuat Locke serta konfliknya dengan kewajiban untuk memberikan perhatian.
    1. Utilitas Pasar Bebas Menurut Adam Smith

Menurut Adam Smith (1723-1790), sang “bapak ekonomi modern” adalah pencetus argument utilitarian pasar bebas. Menurut smith, saat individu dibiarkan bebas mencari kepentingannya sendiri di pasar bebas, mereka akan diarahkan menuju kesejahteraan public oleh sebuah “Tangan Tak Terlihat”. Tangan tak terlihat ini tentu saja adalah Persaingan Pasar.

  1. Utilitas Survival of the Fittest Menurut Darwinisme Sosial

Para pendukung Darwin abad ke-19 menambahkan warna baru bagi justifikasi utilitarian atas pasar bebas denagn menyatakan bahwa pasar bebas memberikan akibat-akibat menguntungkan lebih dari yang ditunjukan oleh Adam Smith. Doktrin Darwinisme sosial dibentuk dari nama Charles Darwin (1809-1882), yang menyatakan bahwa berbagai spesies makhluk hidup berkembang akibat proses lingkungan yang mendukung kelangsungan hidup spesies tertentu dan menghancurkan yang lain: “Kelangsungan hidup dari beberapa spesies yang kuat dan punahnya spesies-spesies yang lemah, saya sebut sebagai seleksi alam atau kelangsungan hidup dari mereka yang terkuat (survival of the fittest). Faktor-faktor lingkungan yang menciptakan survival of the fittest ini adalah Tekanan kompetitif dalam dunia binatang. Akibat dari persaingan itu adalah mempertahankan kelangsungan hidup, Kata Darwin, spesies secara bertahap mengalami perubahan karena yang paling kuat bertahan dan menurunkan karakteristik-karakteristik unggul mereka pada keturunan mereka.

Hasil Dari Analisa

Perdebatan antara pihak-pihak yang menentang dan mendukung pasar bebas, intervensi pemerintah dan kepemilikan pribadi masih terus berlangsung. Pada kenyataannya, perdebatan tersebut juga dipicu oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi. Sejumlah pihak menyatakan bahwa runtuhnya sejumlah pemerintah komunis menunjukkan bahwa kapitalisme, dengan penekanannya pada pasar bebas adalah pemenangnya. Namun para pengamat lain menyatakan bahwa munculnya kekuatan-kekuatan ekonomi baru seperti Jepang menunjukkan bahwa pasar bebas bukan saja merupakan kunci menunjukan kemakmuran.

Perpaduan antara peraturan pemerintah, pasar bebas parsial, dan kepemilikan pribadi terbatas adalah apa yang umumnya disebut ekonomi campuran. Pada dasarnya, ekonomi campuran mempertahankan system pasar dan kepemilikan pribadi namun sekaligus bergantung pada kebijakan pemerintah untuk mengatasi kekurangan-kekurangannya. Untung rugi penerapan ekonomi campuran juga tetap menjadi perdebatan yang berlangsung seputar konsep pasar bebas, kepemilikan pribadi, dan intervensi pemerintah. Dengan demikian, petumbuhan produktivitas Amerika relative tertinggal sampai pertengahan tahun 1990an, saat mengalami cukup besar.

Tanggapan

Para pendukung system pasar bebas umumnya menjawab kritik bahwa pasar bebas menciptakan ketidak adilan dengan menjawab : kritik tersebut salah mengasumsikan tentang keadilan yang hanya berarti kesamaan atau distribusi menurut kebutuhan. Namun ada juga yang menyatakan bahwa keadilan dapat diberi satu arti yang jelas, keadilan sesungguhnya berarti distribusi berdasarkan kontribusi (sumbangan).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV

ETIKA DI PASAR

Pasar adalah Sebuah forum dimana orang-orang berkumpul dengan tujuan untuk mempertukaran kepemilikan barang atau uang. Pasar bisa berukuran kecil dan sangat sementara (dua orang sahabat yang saling mempertukaran baju bisa dilihat sebagai tindakan yang menciptakan pasar sementara) atau sangat besar dan relatife permanen (pasar minyak mencakup sejumlah benua dan telah beroperasi selama beberapa dekade).

Pasar bebas persaingan sempurna adalah Pasar dimana tidak ada pembeli atau penjual yang memiliki kekuatan cukup signifikan untuk mampu mempengaruhi harga barang-barang yang dipertukarkan. Pasar bebas dengan persaingan sempurna memiliki tujuh karakteristik berikut ini :

  1. Jumlah pembeli dan penjual relative banyak, dan tidak ada seorang pun yang memiliki pangsa yang relatife substansial.
  2. Semua pembeli dan penjual bebas masuk atau meninggalkan pasar.
  3. Setiap pembeli dan penjual mengetahui sepenuhnya apa yang dilakukan oleh pembeli dan penjual lainnya, termasuk informasi tentang harga, jumlah, dan kualitas semua barang yang diperjualbelikan.
  4. Barang-barang yang dijual dipasar sangat mirip satu sama lain sehingga tidak ada seorang pun yang peduli darimana mereka atau menjualnya.

 

 

  1. Biaya dan keuntungan memproduksi atau menggunakan barang-barang yang dipertukarkan sepenuhnya ditanggung pihak-pihak yang membeli dan menjual barng-barang tersebut, bukan oleh pihak lain.
  2. Semua pembeli dan penjual adalah “pemaksimal” utilitas : semuanya berusaha untuk memperoleh sebanyak-banyaknya dengan membayar sesedikit mungkin.
  3. Tidak ada pihak luar (misal pemerintah) yang mengatur harga, kuantitas, atau kualitas dari barang-barang yang diperjual belikan.

 

Etika dan Pasar Kompetitif Sempurna

Pasar bebas kompetitif sempurna mencakup kekuatan-kekuatan yang mendorong pembeli dan penjual menuju apa yang disebut titik keseimbangan.

Dalam hal ini pasar dikatakan mampu mencapai tiga moral utama ;

  1. Mendorong pembeli dan penjual mempertukarkan barang dalam cara yang adil.
  2. Memaksimalkan utilitas pembeli dan penjual dengan mendorong mereka mengalokasikan, menggunakan, dan mendistribusikan barang-barang dengan efisiensi sempurna.
  3. Mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan suatu cara yang menghargai hak pembeli dan penjual untuk melakukan pertukaran secara bebas.

Untuk memahami aspek dari pasa kompetitif sempurna, kita perlu mempertimbangkan apa yang terjadi dalam pasar, namun dalam suatu system perekonomian yang terdiri dari suatu system dari banyak pasar. Sistem pasar dikatakan efisiensi sempurna jika semua barang dalam semua pasar dialokasikan, digunakan dan didistribusikan dengan suatu cara yang menghasilkan

 

tingkat kepuasan paling tinggi dari barang-barang tersebut. Sistem pasar kompetitif sempurna mencapai efisiensi tersebut dalam 3 cara :

(1)   Pasar kompetitif sempurna memotivasi perusahaan untuk menginvestasikan sumber daya mereka dalam industri-industri yang tingkat permintaannya tinggi dan mengalihkan sumber daya dari industri-industri yang permintaannya rendah.

(2)   Pasar kompetitif sempurna mendorong perusahaan untuk meminimalkan sumber daya dikonsumsikan untuk memproduksi suatu komoditas dan menggunakan teknologi paling efisien yang tersedia.

(3)   Pasar kompetitif sempurna mendistribusikan komoditas diantara para pembeli dalam suatu cara dimana semua pembeli menerima komoditas yang paling memuaskan yang dapat mereka peroleh, dalam kaitannya dengan komoditas yang tersedia bagi mereka serta uang yang mereka miliki untuk membelinya.

  1. Persaingan Monopoli

Apa yang terjadi jika pasar bebas (pasar yang tanpa intervensi pemerintah) tidak menjadi pasar yang kompetitif sempurna? Untuk menjawab pertanyaan ini dengan mempelajari ujung lain dari pasar kompetitif yaitu pasar monopoli bebas (tak teregulasi). Dalam monopoli ,dua diantaranya tidak ada yakni : Pertama, karakteristik jumlah pembeli dan penjual relative banyak dan tidak ada seorangpun yang memiliki pangsa pasar yang relative substansial dan pasar monopoli hanya memiliki satu penjual dan satu penjual ini memiliki pasar substansial yang signifikan (100%).

 

 

 

  1. Persaingan Oligopoli

Struktur pasar yang tidak murni secara kolektif dinamakan pasar kompetitif tidak sempurna dan salah satu karakteristik pentingnya pasar oligopoly. Dalam suatu oligopoly, dua dari tujuh karakteristik pasar kompetitif sempurna tidak terpenuhi. Pertama, tidak banyak penjual yang hanya ada beberapa penjual besar. Dengan kata lain, sebagian besar pasar dimiliki oleh beberapa perusahaan besar yang secara dimiliki oleh beberapa perusahaan besar yang secara bersama-sama memiliki kemungkinan untuk menerapkan harga. Pangsa pasar yang dimiliki masing-masing perusahaan berkisar antara 25 sampai 90 persen dan perusahaan-perusahaan yang menguasai pangsa pasar ini bisa berjumlah 2 sampai 50 tergantung industrinya.

Perjanjian Eksplisit

Harga di pasar oligopoly dapat ditetapkan pada tingkat yang menguntungkan mlalui perjanjian eksplisit yang membatasi persaingan. Semakin tinggi tingkat konsentrasi pasar dalam suatu industri, semakin sedikit manajer yang perlu diikutkan dalam persetujuan penetapan harga, dan semakin mudah bagi mereka untuk mencapai persetujuan tersebut. Aspek-aspek menguntungkan dari sebuah pasar bebas akan dinikmati oleh masyarakat sejauh perusahaan-perusahaan monopoli menahan diri untuk tidak membuat perjanjian-perjanjian kolusif yangmematikan persaingan dan menciptakan pengaruh-pengaruh pasar monopoli. Secara khusus tindakan tersebut sangat tidak etis.

Penganalisaannya adalah Sebelum mempelajari etika tindakan anti persaingan, kita perlu memahami secara jelas arti persaingan pasar. Tentu saja kita semua memiliki pemahaman intuitif tentang persaingan antara dua belah pihak atau lebih untuk memperoleh sesuatu yang hanya bisa dimiliki salah satu dari mereka. Namun persaingan pasar melibatkan lebih dari

 

sekedar persaingan antara dua perusahaan atau lebih. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang sifat persaingan pasar, harus memelajari 3 model abstrak yang menggambarkan tiga tingkat persaingan dalam sebuah pasar : persaingan sempurna, monopoli, dan oligopoly.

Dalam pasar bebas memperoleh kebenaran karena mampu mengalokasikan sumber daya dan mendistribusikan komoditas dalam cara-cara yang adil, yang mampu memaksimalkan utilitas ekonomi para anggota masyarakat yang menghargai kebebasan memilih baik para pembeli ataupun penjual. Aspek-aspek moral dan etika berbisnis dari system pasar persaingan bebas ini sangat bergantung pada sifat kompetitif dari sistem itu sendiri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V

Etika dan Lingkungan

Kerusakan lingkungan pasti mengancam kesejahteraan manusia serta tumbuhan dan hewan. Ancaman terhadap lingkungan berasal dari dua sumber: polutan dan penipisan sumber daya. Polusi mengacu pada contaminationof tidak diinginkan dan tidak diinginkan lingkungan dengan pembuatan atau penggunaan komoditas. Penipisan sumber daya mengacu pada konsumsi sumber daya yang terbatas atau langka.

Etika dan Lingkungan merupakan forum interdisipliner untuk artikel teoretis dan praktis, diskusi, ulasan, komentar, dan ulasan buku di bidang yang luas diliputi oleh etika lingkungan. Jurnal ini berfokus pada pendekatan konseptual dalam teori etika dan filsafat ekologi, termasuk ekologi dalam dan feminisme ekologis, karena mereka berkaitan dengan isu-isu lingkungan seperti pendidikan lingkungan dan manajemen, ekonomi ekologi, dan kesehatan ekosistem. ekologik ekstensi

  • Pasar dan Kontrol Parsial

Salah satu cara untuk menjawab pertanyaan bahwa teori Blackstone hak lingkungan daun terjawab adalah untuk melihat masalah lingkungan sebagai cacat pasar. Jika suatu industri mencemari lingkungan, harga pasar dari komoditas tidak akan lagi mencerminkan biaya sebenarnya memproduksi komoditi dan hasilnya adalah misalokasi sumber daya. Akibatnya, masyarakat secara keseluruhan dirugikan karena penurunan secara keseluruhan kesejahteraan ekonomi. Individu, maka harus menghindari pencemaran karena mereka harus menghindari merugikan masyarakat; kesejahteraan Swasta Biaya dan Biaya Sosial.

 

 

Para ekonom sering membedakan antara apa itu biaya produsen swasta untuk membuat produk dan apa pembuatan bahwa masyarakat biaya produk secara keseluruhan. Anggaplah, misalnya, bahwa sebuah perusahaan listrik mengkonsumsi sejumlah bahan bakar, tenaga kerja peralatan, dan untuk menghasilkan 1 kilowatt listrik. Biaya pribadi adalah biaya perorangan atau perusahaan harus membayar dari saku sendiri untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi tertentu. Biaya sosial adalah biaya internal pribadi dan biaya eksternal yang lebih luas untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi tertentu.

  • Pertumbuhan Ekonomi?

Namun, banyak pengamat, langkah-langkah konservasi jatuh jauh dari apa yang dibutuhkan. Beberapa penulis berpendapat bahwa jika kita untuk melestarikan sumber daya yang cukup langka sehingga generasi mendatang dapat mempertahankan kualitas hidup mereka pada tingkat yang memuaskan, kita harus mengubah ekonomi kita secara substansial, terutama dengan skala bawah kami mengejar pertumbuhan ekonomi. Argumen untuk klaim ini adalah sederhana, mencolok, dan sangat kontroversial. Jika ekonomi dunia terus mengejar tujuan pertumbuhan ekonomi, permintaan untuk sumber daya depletable akan terus meningkat. Karena sumber daya dunia adalah terbatas, di beberapa titik persediaan hanya akan habis. Pada titik ini, jika bangsa dunia masih didasarkan pada ekonomi pertumbuhan, kita dapat mengharapkan runtuhnya instutions politik dan sosial.

 

 

 

 

BAB 6

ETIKA PRODUKSI DAN PEMASARAN KONSUMEN

 

 

6.1 Pasar dan Perlindungan Konsumen

 

Banyak orang yang percaya bahwa konsumen secara otomatis terlindungi dari kerugian adanya pasar bebas dan kompetitif tetapi pemerintah ataupun pelaku bisnis tidak mengambil langkah – langkah yang diperlukan untuk menghadapi masalah tersebut. Seperti yang kita lihat di bab sebelumnya (khusunya Bab 4) pasar bebas mendukung alokasi, penggunaan dan distribusi barang – barang tertentu. Apabila penjual tidak menyediakan apa yang diinginkan konsumen berarti mereka “RUGI” tetapi apabila mereka menyediakan apa yang diinginkan konsumen berarti mereka “UNTUNG”.

Jika konsumen menginginkan produk yang lebih aman maka mereka akan menunjukkan preferesensi dengan bersedia membayar lebih untuk membeli produk yang lebih aman. Pihak produsen harus menanggapi permintaan itu dengan meningkatkan keamanan produk mereka. Jika tidak mereka akan kehilangan konsumen karena diambil oleh pesaing yang memenuhi keinginan konsumen. Akan tetapi, jika konsumen tidak memperdulikan masalah keamanan maka produsen tidak perlu meningkatkan keamanan produk mereka.

Sebagai contoh, sebuah peralatan yang dijual seharga $100 biasanya akan terasa panas setelah dipakai hanya dalam waktu satu setengah jam tetapi jika peralatan itu seharga $400 maka peralatan itu bisa dipakai secara aman dalam waktu sehari. Sebagian pembeli lebih memilih model yang lebih murah dan bersedia menghadapi resikonya demi mendapat potongan harag $300. Sementara pembeli lain lebih memilih yang mahal karena mereka merasa lebih aman.

Tujuh karakteristik untuk memperoleh keuntungan di pasar bebas:

 

  1. Banyak pembeli dan penjual
  2. Semua orang bebas masuk pasar
  3. Semua orang memiliki informasi lengkap
  4. Semua barang dipasar sama
  5. Tidak ada biaya eksternal
  6. Semua pembeli dan penjual merupakan pemaksimal utilitas yang rasional
  7. Pasar tidak diatur

Pada karakteristik “Semua pembeli dan penjual merupakan pemaksimal utilitas yang rasional” maka pasar bebas mampu menangani semua masalah konsumen.

Pemaksimal kegunanaan rasional adalah seseorang yang memiliki rangkaian preferensi yang didefinisikan dengan baik dan konsisten. Dan yang selalu merasa pasti bahwa pilihan – pilihannya akan berpengaruh pada preferensi tersebut.

Semua hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen cenderung kurang tepat, tidak rasional dan tidak konsisten saat menentukan pilihan berdasarkan perkiraan probabilitas. Konsumen biasanya mengabaikan resiko – resiko dari aktivitas yang berbahaya bagi kehidupan seperti mengemudi, merokok atau makan – makanan berlemak dll. Riset menunjukkan bahwa penilaian probabilitas konsumen menjadi kacau karena beberapa alasan, seperti:

  1. Probabilitas sebelumnya diabaikan saat informasi baru tersedia, sekalipun informasi itu tidak relevan.
  2. Penekan pada “Penyebab” mengakibatkan kita mengabaikan bukti yang relevan dengan probabilitas, namun tidak dianggap sebagai ”Penyebab”.
  3. Generalisasi dibentuk dengan berdasarkan jumlah sampel yang kecil.
  4. Keyakinan ditempatkan pada “Hukum rata – rata” yang selalu diperbaharui, namun sebenarnya tidak ada.
  5. Orang – orang percaya bahwa mereka memiliki kendali atas peristiwa – peristiwa yang sesungguhnya hanya kebetulan.

Para peneliti juga berkata “Orang – orang cenderung bersikap tidak rasional dan tidak konsisten dalam menimbang pilihan dengan didasarkan pada perkiraan probabilitas atas biaya atau keuntungan di masa mendatang”.

 

Seperti yang mungkin telah dikatakan para kritikus dan seperti yang telah kita lihat pada Bab 4 bahwa pasar tidak mampu menunjukkan karakteristik dasar dari pasar kompetitif. Jadi, secara keseluruhan tidak terlihat bahwa kekuatan – kekuatan pasar mampu menghadapi semua pertimbangan konsumen tentang keamanan, bebas resiko, dan nilai.

Tanggung jawab atas kecelakaan konsumen bukan menjadi tanggung jawab sepenuhnya bagi produsen. Hal tersebut biasa terjadi dikarenakan konsumen sering bertindak ceroboh ketika menggunakan produk. Akan tetapi, kecelakaan konsumen juga terjadi akibat adanya cacat dalam desain produk, dalam bahan – bahannya dan proses Terhadap pembuatannya.

                                                                                                   

6.2 Pandangan Kontrak Kewajiban Produsen Konsumen

 

Menurut pandangan kontrak tentang tugas usaha bisnis terhadap konsumen, hubungan antara perusahaan dengan konsumen pada dasarnya merupakan hubungan kontraktual. Pandangan ini menyebutkan bahwa saat konsumen membeli sebuah produk maka konsumen secara sukarela menyetujui ”Kontrak Penjualan” dengan perusahaan.

Teori kontrak tentang tugas perusahaan terhadap konsumen didasarkan pada pandangan bahwa kontrak adalah sebuah perjanjian bebas yang mewajibkan pihak – pihak terkait untuk melaksanakan isi persetujuan.

Dalam Bab 2 kita juga melihat kaum Moralis tradisional menegaskan bahwa tindakan menyetujui kontrak atau perjanjian tunduk pada beberapa batasan moral sekunder:

  1. Kedua belah pihak harus mengetahui sepenuhnya sifat perjanjian yang mereka buat.
  2. Kedua belah pihak tidak boleh dengan sengaja menyalah artikan fakta – fakta perjanjian pada pihak lain.
  3. Kedua belah pihak tidak boleh menyetujui perjanjian karena keterpaksaan atau pengaruh lain.

 

 

Teori Kontraktual kewajiban perusahaan terhadap konsumen mengklaim bahwa perusahaan memiliki empat kewajiban moral utama kewajiban dasar untuk (a) mematuhi isi perjanjian penjualan dan kewajiban sekunder untuk (b) memahami sifat produk, (c) menghindari misrepresentasi, dan (d) menghindari penggunaan paksaan atau pengaruh.

 

Kewajiban Untuk Mematuhi

Kewajiban moral paling dasar perusahaan terhadap konsumen adalah kewajiban untuk memberikan suatu produk dengan karakteristik persis seperti yang dinyatakan perusahaan, yang mendorong konsumen untuk membuat kontrak dengan sukarela dan yang membentuk pemahaman konsumen tentang apa yang disetujui akan dibelinya.

 

Kewajiban Untuk Mengungkapkan

Sebuah perjanjian tidak dapat mengikat kecuali bila pihak – pihak yang terlibat mengetahui apa yang mereka lakukan dan melakukannya dengan sukarela. Hal ini mengimplikasikan bahwa penjual yang akan membuat perjanjian dengan konsumen berkewajiban untuk mengungkapkan dengan tepat apa yang akan dibeli konsumen dan apa saja syarat penjualannya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 7

ETIKA DISKRIMINASI PEKERJAAN

 

 

7.1 Sifat Diskriminasi Pekerjaan

Arti dasar dari diskriminasi adalah “membedakan satu obyek dari obyek lainnya”, suatu tindakan yang secara moral adalah netral dan tidak dapat disalahkan. Akan tetapi, dalam pengertian modern, istilah ini secara moral tidak netral : karena biasanya mengacu pada tindakan membedakan seseorang dari orang lain bukan berdasarkan keunggulan yang dimiliki, namun berdasarkan prasangka atau berdasarkan sikap-sikap yang secara moral tercela.

Diskriminasi dalam ketenagakerjaan melibatkan 3 elemen dasar, yaitu:

  1. Keputusan yang merugikan seorang pegawai atau lebih (atau calon pegawai) karena bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki, misalnya dalam melaksanakan pekerjaan tertentu, senioritas, atau kualifikasi-kualifikasi yang secara moral dianggap sah.
  2. Keputusan yang sepenuhnya (atau sebagian) diambil berdasarkan prasangka rasial atau seksual, stereotype yang salah, atau sikap lain yang secara moral tidak benar terhadap anggota kelompok tertentu dimana pegawai tersebut berasal.
  3. Keputusan (atau serangkaian keputusan) yang memiliki pengaruh negatif atau merugikan pada kepentingan-kepentingan pegawai, mungkin mengakibatkan mereka kehilangan pekerjaan, kesempatan memperoleh kenaikan pangkat, atau gaji yang lebih baik.

 

7.2 Tingkat Diskriminasi

Indikator pertama diskriminasi muncul apabila terdapat proporsi yang tidak seimbang atas anggota kelompok tertentu yang memegang jabatan yang kurang diminati dalam suatu

 

 

institusi tanpa mempertimbangkan preferensi ataupun kemampuan mereka. Ada 3 perbandingan yang bisa membuktikan distribusi semacam itu:

  1. Perbandingan atas keuntungan rata-rata yang diberikan institusi pada kelompok yang terdiskriminasi dengan keuntungan rata-rata yang diberikan pada kelompok lain.
  2. Perbandingan atas proporsi kelompok terdiskriminasi yang terdapat dalam tingkat pekerjaan paling rendah dengan proporsi kelompok lain dalam tingkat yang sama.
  3. Perbandingan proporsi dari anggota kelompok tersebut yang memegang jabatan lebih menguntungkan dengan proporsi lain dalam jabatan yang sama.

 

7.3 Diskriminasi: Utilitas, Hak, dan Keadilan

Argumen yang menentang diskriminasi secara umum dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:

1)      Argumen utilitarian

Adalah argumen yang menyatakan bahwa diskriminasi mengarahkan pada penggunaan SDM secara tidak efisien.

2)      Argumen hak

Adalah argumen yang menyatakan bahwa diskriminasi melanggar HAM.

3)      Argumen keadilan

Adalah argumen yang menyatakan bahwa diskriminasi mengakibatkan munculnya perbedaan distribusi keuntungan dan beban dalam masyarakat.

 

 

 

 

 

 

Bab 8

Individu Dalam Organisasi

 

8.1 Organisasi Rasional

Definisi Ringkas tentang Organisasi dari perspektif Sbb:

~ Organisasi adalah koordinasi rasional atas aktivitas-aktivitas sejumlah individu untuk

Mencapai tujuan atau sasaran eksplisit bersama,melalui pembagian tenaga kerja dan fungsi dan melalui hierarki otoritas dan tanggung jawab.Jika suatu organisasi dilihat dengan cara seperti itu, maka sebagian besar realita dasar  organisasi merupakan hierarki otoritas formal yang diidentifikasikan dalam bagan organisasional yang mewakili berbagai jabatan resmi dan garis kewenangan dalam organisasi.

Tanggung jawab etis dasar yang muncul dari aspek-aspek “rasional” organisasi difokuskan pada dua kewajiban moral: (a) kewajiban pegawai untuk mematuhi atasan dalam organisasi,mencapai tujuan-tujuan organisasi,dan tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang mengancam tujuan tersebut; dan (b) kewajiban atasan untuk memeberikan gaji yang adil dan kondisi kerja yang baik.kewajiban-kewajiban ini selanjutnya ditetapkan melalui garis otoritas formal organisasi dan melalui perjanjian-perjanjian yang menetapkan scara khusus kewajiban pegawai serta kondisi kerja mereka. Kita akan mempelajari kedua kewajiban pada bagian berikutnya.

8.2 Kewajiban Pegawai Terhadap Perusahaan

Secara rasional tentang perusahaan,kewajiban moral utama pegawai adalah untuk bekerja mencapai tujuan perusahaan dan menghindari kegiatan-kegiatan yang mungkin mengancam tujuan tersebut.Jadi,bersikap tidak etis berarti menyimpang dari tujuan-tujuan tersebut dan berusaha meraih kepentingan sendiri dalam cara-cara yang melanggar hukum.

Ada beberapa konflik yang terjadi dalam perusahaan,diantaranya :

 

~ Konflik Kepentingan,konflik kepentingan dalam bisnis muncul saat seorang pegawai atau pejabat suatu perusahaan melaksanakan tugasnya,namun dia memiliki kepentingan-kepentingan pribadi terhadap hasil dari pelaksanaan tugas tersebut yang bertentangan dengan kepentigan perusahaan dan cukup substansial kemungkinan mempengaruhi penilaiannya,sehingga tidak seperti yang diharapkan perusahaan.Konflik kepentingan ini ada beberapa faktor yang memicu yaitu,masalah uang,status,jabatan yang akan menimbulkan kondisi yang tidak kondusif lagi.Sifat dari konflik kepentingan bias aktual atau potensial.

~ Pencurian Pegawai dan Komputer,baik pencurian kecil sampai pencurian tingkat tinggi yang dilakukan oleh pegawai didalam perusahaan tersebut

~ Insider Trading,dimana dia melakukan membeli dan menjual saham perusahaan berdasarkan informasi “orang dalam” perusahaan,Imformasi “dari dalam” atau “dari orang dalam”tentang suatu perusahaan merupakan informasi rahasia yang tidak dimiliki publik diluar perusahaan.

 

8.3 Kewajiban Perusahaan Terhadap Pegawai

Kewajiban moral dasar perusahaan terhadap pegawai, menurut pandangan rasional adalah memberikan kompensasi yang secara sukarela dan sadar telah mereka setujui dengan imbalan atas jasa mereka. Ada dua masalah yang berkaitan dengan kewajiban ini yaitu: kelayakan gaji dan kondisi kerja pegawai.

 

8.3.1 Gaji

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan gaji dan upah, yaitu:

  1. Gaji dalam industri dan wilayah tempat seseorang bekerja.
  2. Kemampuan perusahaan.
  3. Sifat pekerjaan.
  4. Peraturan upah minimum.

 

  1. Hubungan dengan gaji lain.
  2. Kelayakan negosiasi gaji.
  3. Biaya hidup lokal.

 

8.3.2 Kondisi Kerja

Bahaya ditempat kerja tidak hanya kategori-kategori ancaman yang jelas seperti kecelakaan, tersengat listrik, dan terbakar, namun juga suhu yang sangat panas atau sangat dingin, suara keras dari mesin, debu batuan, debu fiber,asap kimia, merkuri, timah, berilium, arsenic, karat, racun, iritasi kulit, dan radiasi.

ULASAN

Menilai dan menangani tenaga kerja yang beragam adalah tindakan yang benar secara etis dan moral. Demografi tenaga kerja untuk menunjukkan dengan jelas bahwa perusahaan-perusahaan yang gagal melaksanakan tugas merekrut, melatih, dan mempromosikan kaum perempuan tidak akan mampu memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja.